"Kami minta semua pihak rekrutmen CPNS ini secara adil dan terbuka, tanggungjawab tidak ada KKN. Nanti ditanggungjawabkan, ditempatkan di lokasi yang ada," ujar Tjahjo di Gedung Kementerian PAN-RB, Jakarta, Rabu (23/10).
Ia ingin perekrutannya dapat menghasilkan ASN yang kompeten dan berintegritas dalam tugasnya. Sebab, ASN merupakan salah satu hal yang harus diperbaiki dalam mewujudkan reformasi birokrasi.
"Pergerakan dalam menata ASN berbagai hal dibangun untuk tata kelola pemerintahan yang smart, terbuka, sehingga bisa dirasakan oleh negara maju yang penuh inovasi pada masyarakat memberikan pertumbuhan daerah dari berbagai sektor," ujar Tjahjo.
Usai menjalani serah terima jabatan di Gedung Kementerian PAN-RB, ia mengaku siap melanjutkan program-program yang sebelumnya ada di lembaga tersebut. Tjahjo juga akan melanjutkan reformasi birokrasi yang juga menjadi salah satu visi-misi Jokowi.
"Tugas kami satu, membangun tata kelola pemerintah yang semakin efisien dan efektif, dalam tanda kutip mempercepat proses reformasi," ujar Tjahjo.
Ia juga akan meneruskan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikenal juga sebagai e-government. Di mana nantinya akan diterapkan di jajaran pemerintahan pusat dan daerah.
Menurutnya, SPBE dibangun untuk efisiensi anggaran dan integrasi aplikasi layanan. Selain itu, efisiensi penggunaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
"Semakin ke sini, dalam tanda kutip mempercepat reformasi birokrasi. Model seperti ini, jadi dapat menimbulkan gairah di selutruh daerah, menjadi sesuatu yang menarik," ujar Tjahjo.
0 komentar:
Posting Komentar