Walaupun saat ini pemerintah masih menerapkan kebijakan moratorium penerimaan cpns dari jalur umum, akan tetapi kado ini dirasakan sangat spesial bagi para penyuluh termasuk menteri Amran sendiri - yang mana dia menjelaskan dia berhasil meyakinkan presiden Jokowi dimana para THL dan penyuluh ini telah berhasil meningkatkan produksi pangan strategis dan pendapatan bagi petani.
Menteri Amran menganggap perjuangan yang telah dilakukannya bukanlah perjuangan mudah - begitu juga bagi kalangan tenaga kontrak dan penyuluh itu sendiri. Menjadi penyuluh pertanian, THL-TB ini statusnya hanya pekerja kontrak yang tiap tahun harus memperbaharui kontrak berdasarkan kinerja. Kalau kinerjanya buruk ya tidak diperpanjang. Statusnya ada pegawai kontrak yang digaji berdasar tingkat pendidikan akhir dan ada juga pegawai lepas
"Bertahun-tahun kami memperjuangkan THL ini, dan kami bersyukur dari 7.684 formasi yang diajukan kepada 441 Kabupaten/Kota di Indonesia, diangkat 6.069 THL menjadi CPNS. Saya serahkan surat keputusan (SK) SKD CPNS ini kepada bupati dan walikota masing-masing daerah" ujar Amran yang juga ditemani Gubernur Jawa Tengah di Alun-Alun Kalirejo, Ungaran (11/4)
Dalam pernyataannya juga, menteri Amran menjelaskan bahwa ribuan THL - TB yang statusnya telah diangkat ini berusia dibawah 35 tahun dan telah bekerja selama delapan hingga 10 tahun, sedangkan bagi para THL-TB penyuluh pertanian yang berusia lebih dari 35 tahun akan diarahkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) setelah Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PPPK diterbitkan.
Kerja Penyuluh Pertanian Dipertanyakan Presiden
Pengangkatan ribuan CPNS dari jalur penyuluh pertanian ini memang patut disyukuri oleh masing masing PPL pertanian ini, dari ribuan guru honorer ataupun tenaga kesehatan yang statusnya masih honorer, ternyata penyuluhlah yang saat ini mendapatkan lampu hijau untuk diangkat menjadi PNS. Tentunya hal ini juga berkaitan dengan kinerja yang telah dilakukan.
Presiden nanya betul itu kerja PPL? Saya bilang betul kerja kerja keras PPL kita tak bergantung impor beras dan berhasil bertahan dari elnino dan lanina, presiden langsung bilang segera lakukan rapat terbatas, saya langsung telepon Menpan-RB bilang Presiden setuju angkat PPL jadi CPNS bulan April ini. Jadi ini negoisasi yang tidak mudah. Jangan main-main gunakan kepercayaan ini. Saya juga dulu dua tahun jadi PPL dan THL, jadi saya tahu gimana perjuangannya. Saya malah dulu masih digaji 150 ribu. cuma saya PPL ditakdirkan jadi Menteri," kata Menteri Amran di Alun-Alun Bung Karno, Ungaran, Semarang, Selasa (11/4).
Menurut Menteri Amran saat ini sebetulnya kebutuhan PPL masih kurang yakni 23.000 PPL dari kebutuhan 80.000 desa. Tapi kata menteri Amran walau kekurangan tenaga PPL, indonesia mampu meraih swasembada. Menteri Amran membeberkan, produksi padi selama dua tahun yakni 2015 hingga 2016 naik 11 persen, jagung naik 21,8 persen, cabai naik 2,3 persen, dan bawang merah naik 11,3 persen. Kemudian, tidak ada impor beras dan ekspor beras naik 43,7 persen, impor jagung turun 66,6 persen dan impor bawang merah turun 93 persen.
Dia berharap setelah turunnya pengangkatan status ini, para penyuluh pertanian harus bekerja lebih maksimal percepatan peningkatan swasembada pangan.
Selain itu, Amran tidak ingin para penyuluh pertanian melakukan pungutan liar (Pungli) dan harus membantu para petani mencapai kesejahteraan yang layak.
"Untuk itu, saya minta THL harus jujur dalam bekerja, dengan tekad dan komitmen membantu tingkatkan produksi dan kesejahteraan petani. Jangan gadai SK PNS itu nanti untuk alasan nikah lagi atau mau utang. Fokus sejahterakan petani kita karena masih banyak yang miskin. Kalau main-main, ada pungli, saya cabut lagi SK-nya," tegasnya.
0 komentar:
Posting Komentar