"Kementerian PANRB sampai saat ini masih melakukan pengkajian yang seksama. Bukan hanya mempertimbangkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja instansi, tetapi juga dari sisi kapasitas fiskal negara dan aspek lainnya yang relevan," ujar Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB di Jakarta. Senin (16/01).
Dijelaskan bahwa, seluruh informasi yang berhubungan dengan penerimaan CPNS hanya bersumber dari situs resmi pemerintah, baik melalui menpan.go.id maupun bkn.go.id. Ia pun meminta kepada masyarakat untuk ekstra hati-hati dan melakukan cross check dalam menerima informasi terkait penerimaan CPNS di sosial media ataupun website non pemerintah.
Lebih lanjut disampaikan, agar masyarakat waspada dengan modus penipuan yang bermula dari informasi adanya penerimaan CPNS, kemudian berlanjut menawarkan jasa untuk membantu dengan meminta sejumlah imbalan. "Apabila ada oknum atau siapapun yang menyampaikan informasi ada penerimaan CPNS, kemudian mengiming-imingi bisa membantu dan meminta sejumlah uang atau imbalan, segera laporkan ke penegak hukum. Hal tersebut patut diduga penipuan," imbuhnya.
Perihal penipuan CPNS yang mengatasnamakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pak Menpan menyesalkan adanya kejadian tersebut. Baliau ikut prihatin dan meminta agar penegak hukum menindak tegas siapapun yang terlibat,"tambah Herman
Penipuan CPNS Pemprov Jabar
Sekitar 200 orang menjadi korban penipuan CPNS. Mereka berkumpul di Gedung Sate karena mendapat undangan diklat. pemprov Jabar tegaskan rekrutmen itu ilegal.
Berbaju seragam PNS, ratusan orang berkumpul di Gedung Sate, Kamis, 15 Januari 2017. Semula mereka hendak menghadiri undangan diklat bagi calon PNS Pemprov Jabar. Tiba di Gedung Sate mereka terkejut karena kegiatan diklat itu tak diketahui oleh bagian rumah tangga Gedung Sate.
Mereka kemudian diterima oleh Humas Pemprov Jabar, Satpol PP Jabar, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar. Mereka diberi penjelasan bahwa rekrutmen itu ilegal.
Salah seorang korban bernama Dani mengatakan, ia telah menyetor uang hingga Rp 100 juta kepada seseorang bernama Iwan. Ia mau menyerahkan uang sebesar itu karena sebelumnya ia bahkan mengikuti pelatihan di Lembang. Di sana ia bersama 645 orang lainnya bahkan sempat dites urine. Ia bahkan telah menerima tiga SK.
"Saya sebenarnya guru honorer di Jakarta. Saya yakin karena selama proses itu sempat ada pelatihan di Lembang, pakai tes urine segala," tuturnya.
Setelah menjalani proses itu, ia mendapat undangan untuk mengikuti diklat di Gedung Sate selama lima hari mulai Kamis, 15 Januari 2017. Tahu menjadi korban penipuan, Dani juga ratusan orang lainnya kecewa. Namun tak banyak yang bisa dilakukan. Orang yang menerima uang itu tak ada di sana. Hanya ada dua koordinator. Salah satunya bernama Lalan yang bekerja di kantor Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat.
Para korban lantas diarahkan untuk membuat laporan ke Polrestabes Bandung agar kasus ini bisa diproses secara hukum.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan gusar dengan para pelaku penipuan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Usai merundingkan dengan Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemprov Jabar, pihaknya berencana melaporkannya kepada Kepolisian.
Pelaporan dilakukan sebab nama dan tanda tangan Ahmad Heryawan serta beberapa pejabat eselon I dan II dipalsukan pelaku untuk membuat SK abal-abal. SK itulah yang mengantarkan pelaku hingga kini berhasil menipu lebih dari 400 CPNS.
"Ini pencemaran nama baik. Sehingga ini penting untuk mendorong segera dilaporkan ke ranah hukum. Tapi kami akan rundingkan dengan Biro hukum dulu," kata pria yang akrab disapa Aher ini di Bandung, Jumat (13/1).
Dia mengatakan, kasus tersebut harus diusut Kepolisian. Apalagi korbannya bisa mencapai ratusan orang hingga menyebabkan setiap orangnya harus keluar uang sampai ratusan miliar. Sehingga seluruh korban diimbau untuk melapor kepada Kepolisian agar kasus ini bisa segera diproses hukum.
"Kalau para korban tidak melapor susah. Pemprov dirugikan karena ada nama-nama yang dicatut. Ini harus ranah hukum. Ini harus diusut tuntas," ujarnya.
Dia mengungkapkan, selama dia menjabat sebagai gubernur sudah dua kali kasus penipuan penerimaan CPNS. Kasus pertama terjadi pada 2011 dengan jumlah korban mencapai puluhan orang. Pada kasus tersebut nama istri dari Gubernur Jabar, Netty Heryawan turut dicatut.
Kemudian kasus kedua terjadi 2017 ini dengan jumlah korban mencapai ratusan orang. Kondisi ini mebuat Aher prihatin. Harusnya masyarakat tidak mudah percaya terhadap tawaran untuk menjadi PNS. Apalagi dengan syarat harus menyetorkan uang.
"CPNS itu pasti terpelajar. Pasti sarjana. kalau sarjana masa tidak konfirmasi. Sekarang gampang banyak salurannya (untuk mencari informasi). Jangan percaya titip-titipan, ikuti jalur resmi saja," tandasnya.
Tidak ada Jalur Belakang, Seleksi CPNS Gunakan CAT
Sejak tahun 2013, seleksi penerimaan CPNS sudah tidak manual lagi, tetapi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). CAT merupakan sistem perekrutan CPNS yang dilakukan secara online dengan menggunakan komputer, sehingga pelaksanaan maupun hasil ujiannya tidak mungkin dimanipulasi.
“Dimulai tahun 2013, tes CPNS sudah tidak manual lagi, tetapi berbasis elektronik dengan menggunakan sistem CAT yang pelaksanaannya dijamin objektif, transparan dan bebas dari praktik korupsi, pungli serta tidak dipungut biaya." pungkas Herman.
Disaat ada seseorang yang mengatasnamakan pejabat bisa menjanjikan lulus CPNS dengan meminta uang puluhan sampai ratusan juta rupiah - bisa dipastikan hal tersebut adalah penipuan dan segera laporkan.
Jika memang ada pembukaan penerimaan CPNS, belajarlah dengan baik dan persiapkanlah kemampuan kamu dengan sebaik baiknya - karena hanya dengan cara itu kamu bisa lulus CPNS - bukan dengan cara menyediakan uang puluhan juta bahkan sampai dengan ratusan juta dan memberikannya kepada oknum yang tidak bertanggung jawab.
Belajarlah dan persiapkan kemampuan terbaik kamu - karena tes cpns menggunakan tes CAT yang tidak akan bisa diakali atau dicurangi
CPNS Honorer Jadi Target Penipuan Utama
Banyaknya pegawai honorer yang tidak sabar ingin segera diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), karena merasa sudah lama mengabdikan diri dan tak kunjung diangkat sampai saat ini. Hal ini membuat pegawai honorer frustasi sebab belum bisa menjadi PNS dalam waktu dekat, dan ingin segera diangkat PNS. Hal ini kemungkinan yang menjadi sasaran empuk para penipu penipu CPNS dimana mereka memanfaatkan kelemahan ini dan dijadikan ajang mendulang uang haram ratusan juta dari para honorer.
Untuk menghindari modus modus penipuan cpns, silakan dibaca bagian berikut
0 komentar:
Posting Komentar