Dalam surat tersebut tercantum bahwa pengangkatan dokter, dokter gigi, dan bidan PTT Kementerian Kesehatan, guru garis depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan THL-TB penyuluh pertanian di Kementerian Pertanian mendapatkan pengecualian dalam pengadaan pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2016 dengan syarat harus lulus tes CAT (computer assisted test), sedangkan untuk umum terbatas.
Selain hal tersebut, ada beberapa provinsi yang diberikan kesempatan untuk merekrut PNS baru, diantaranya adalah Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara. "Lulusan pendidikan kedinasan/pola pembibitan dan pengadaan formasi 2014 di lingkungan pemerintah provinsi dan beberapa kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat yang pelaksanaannya tertunda, serta Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah otonomi baru (DOB) mendapat pengecualian. Ketiga daerah ini bisa melaksanaan rekrutmen PNS" seperti tercantum dalam surat tersebut.
Menanggapi pengecualian untuk Provinsinya, Badrun selaku Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara menyatakan bahwa pengecualian yang diberikan kepada Kaltara tidak lepas dari upaya Gubernur Irianto Lambrie menginginkan agar moratorium CPNS tidak diberlakukan di provinsi ke-34 ini karena Kaltara merupakan Daerah Otonomi Baru.
Badrun mengaku bahwa, pihaknya telah melakukan analisa jabatan sehingga jika diperlukan untuk menyusun kualifikasi dan formasi tidak akan lama. Selain itu juga, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Sekretaris Kementerian PANRB dan mengirimkan usulan formasi. “Sudah ada data-datanya terkait kuota formasi yang diajukan. Hanya saja tinggal tindak lanjut daripada data-data itu,” ungkapnya, Sabtu (30/7).
Sebagai provinsi baru di Indonesia yang berada di perbatasan, dia berharap sumber daya manusia yang direkrut bisa sesuai dengan kualifikasi secara profesi maupun nilai Nawacita oleh pemerintah.“Kami berharap formasi-formasi yang diusulkan bisa menampung bagi para alumni atau lulusan yang ada di sini,” imbuhnya.
0 komentar:
Posting Komentar