Tanggapan-tanggapan Mengenai Rasionalisasi PNS

asncpns.com -  Beberapa waktu lalu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, (MenPAN_RB) menyatakan bahwa akan melakukan rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kabar pun terus merebak dengan adanya kabar 1 juta PNS yang akan dirasionalisasi. Namun menurut Menteri Yuddy Chrisnandi menyatakan bahwa rasionalisasi tersebut tidak akan semena-mena mengeluarkan PNS,ada kriterianya, diantaranya adalah:

1. Kelompok PNS berkompeten dan kualifikasinya sesuai akan dipertahankan.
2. Kelompok PNS berkompeten namun kualifikasinya tidak sesuai maka akan dimutasi atau mengikuti diklat.
3. Kelompak PNS tidak berkompeten namun kualifikasinya sesuai, maka mereka akan mengikuti diklat kompetensi.
4. Kelompok PNS tidak berkompeten dan tidak sesuai kualifikasinya, maka akan kelompok ini akan dirasionalisasi.

Kelompok ke-4 inilah yang nantinya akan dirasionalisasi dengan melakukan pensiun dini. “Kelompok pegawai inilah yang akan dirasionalisasi, dengan melakukan pensiun dini,” imbuh Setiawan Wangsaatmaja selaku Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB. Namun belakangan isu ini mencuat ke publik dan menjadi polemik dan bahkan beberapa pro dan kontra. Berikut adalah tanggapan dari Presiden, Wakil Presiden dan beberapa Menteri/Pejabat Negara.

Pramono Anung (Seskab)

Sekretaris Kabinet menyatakan bahwa Menteri PANRB telah memberikan memo kepada Presiden melalui Seskab untuk meluruskan hal tersebut. ​"Menteri PAN RB mengirim surat ke P​residen melalui S​eskab dan kami sudah buat memo ke ​P​reside​n. Dalam surat t​ersebut ​​sebenarnya hanya mengenai rencana jangka panjang terhadap PNS," ujarnya, Senin (6/6). Pramono juga memastikan tidak ada pemberhentian PNS dalam jumlah banyak.

Yasonna H. Laoly (Menkumham)

Yasona mengaku bahwa kebijakan rasionalisasi 1 juta PNS menjadi 3,5 juta hingga 2019 belum pernah dibahas dalam Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Jokowi. "(Rasionalisasi PNS) belum dibahas di ratas. Boleh-boleh saja Menteri PANRB punya rencana rasionalisasi. Tapi kan harus dibahas dulu," ungkapnya saat berada di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/6/2016). Dalam kesempatan itu juga Yosana mengaku saat ini tengah mengalami kekurangan personil untuk penjaga lapas dan juga petugas imigrasi.

Bambang Brodjonegoro (Menkeu)

Bambang Brodjonegoro menegaskan, pihaknya belum menerima surat maupun proposal dari Menteri PANRB terkait pemecatan 1 juta PNS karena tentu saja hal ini berkaitan dengan belanja pegawai yang berdampak kepada anggaran. "Bagaimana kita menghitungnya (penghematan anggaran) kalau proposalnya belum ada. Belum ada usulan, jadi belum bisa dihitung," tutur Bambang.

Jusuf Kalla (Wakil Presiden RI)

Menurut JK, Rasionalisasi bukanlah pemecatan ata PHK, namun pensiun secara alamiah. Aparatur sipil diharapkan bisa mengikuti perkembangan teknologi, karena dewasa ini banyak pekerjaan yang sebelumnya harus dilakukan oleh banyak orang dan sekaranga bisa dilakukan oleh hanya satu orang saja. "Dulu ada bagian arsip, foto kopi, dan operator telepon yang sekarang tak dibutuhkan karena teknologi." ungkapnya.

Joko Widodo (Presiden RI)

Senada dengan Wapres, Presiden Widodo menegaskan pemerintah tidak akan melakukan rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan cara memberikan pensiun dini. Rasionalisasi dilakukan dengan membiarkan PNS pensiun pada waktunya. Jokowi juga menyatakan bahwa konsep pengurangan 1 juta PNS adalah rencana jangka panjang dan tidak hanya dilakukan dalam satu tahun.