Jika jumlah PNS terus bertambah dan beban anggaran negara dalam belanja pegawai terus membengkak, maka nasib negara kita mungkin akan bisa seperti Yunani yang dinyatakan "bankrut" karena salah satu penyebabnya adalah terlalu banyak belanja pegawai.
Menurut data yang ada, 254 kabupaten/kota di seluruh Indonesia jumlah belanja pegawainya sudah tidak masuk akal karena memakan 50 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Yang lebih mencengangkan adalah ada salah satu daerah yang belanja pegawainya mencapai 80 persen dari total APBD daerah tersebut.
Oleh karena hal tersebut jika dibiarkan begitu saja akan sangat berisiko, pemerintah pun mengambil tindakan dengan memberlakukan moratorium CPNS. Namun moratoium ini tidak berlaku bagi beberapa bagian diantaranya adalah tenaga pendidik, tenaga kesehatan seperti bidan dan dokter, tenaga penegak hukum seperti jaksa dan sipir penjara. Selain itu juga pemerintah membelakukan pengecualian bagi beberapa bagian yang mendukung program nawa cita.
Peralihan Zero Growth ke Negative Growth
Zero growth ini sudah diterapkan semenjak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dijabat oleh Azwar Abubakar. Kebijakan zero growth CPNS bisa dikatakan dengan menggantikan pegawai yang pensiun, pegawai yang dipecat atau mengundurkan diri sehingga jumlah PNS yang ada tidak akan bertambah atau tumbuh.
Di era Pemerintahan Jokowi, Zero Growth ini akan digeser menuju Negative Growth. Pengertian Negative Growth ini adalah jumlah PNS yang akan direkrut lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun, dipecat atau meninggal dunia. Contohnya adalah jika jumlah PNS yang pensiun, dipecat dan meninggal berjumlah 100 PNS maka yang direkrut adalah 50 PNS. Dengan demikian, anggaran untuk belanja pegawai bisa lebih lebih hemat dan bisa dialihkan kepada hal-hal yang lebih bermanfaat, misalnya adalah membangun infrastruktur dan sebagainya.
Road Map Negative Growth
Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla road map negative growth ini direncanakan akan dilakukan selama delapan tahun namun hal ini belum mendapatkan persetujuan presiden. “Ada daerah yang biaya pegawainya 80 persen daripada APBD, makanya pembangunan tidak bisa jalan, akhirnya biaya pelayanan publik secara presentase menurun, walaupun jumlahnya tentu tidak berapa banyak, sehingga harus dibikin roadmap-nya. Kita minta delapan tahun roadmap-nya,” kata JK.
Negative growth ini termasuk dalam rasionalisasi PNS yang selama ini selalu Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi ungkapkan dalam beberapa kesempatan. Menurut Menteri Yuddy, Rasio ideal PNS adalah 1,5 persen dari penduduk Indonesia, yakni sebanyak 3.5 juta PNS. Namun di indonesia saat ini jumlah PNS yang aktif berjumlah 4,5 juta PNS.
Tergerus Teknologi
Selain untuk menghemat anggaran juga, rasionalisasi dengan mengunakan siste negative growth ini juga dilakukan untuk efesiensi. Dewasa ini teknologi saat ini sangat berkembang pesat terlebih lagi dengan teknologi informasi yang setiap detik selalu saja ada hal baru.
Dengan majunya teknologi informasi saat ini tentu saja membuat kerja lebih efesien dan lebih sedikit membutuhkan SDM. Jika sebelumnya ada pekerjaan yang harus dilakukan oleh beberapa orang maka dengan adanya teknologi informasi ini, cukup dilakukan oleh satu orang saja. Beberapa contoh posisi PNS yang saat ini sudah tidak diperlukan karena tergerus teknologi adalah posisi pengarsipan, posisi pengarsipan, posisi operator fotocopy dan lain sebagainya.
Kapan buka pendaftaran CPNS tahun 2016?
BalasHapus