Subekti yang mewakili perwakilan pegawai honorer K2 tersebut melaporakan Ombudsman Republik Indonesia yang mengaku masih maraknya kecurangan yang terjadi dalam proses penerimaan calon pegawai negeri sipil di berbagai daerah.
Menurut Subekti ejanggalan terjadi karena pengumuman tes akan ditunda dalam waktu yang tidak terlalu lama. "Pengumuman ternyata tidak serentak, hasil tes atau passing grade sampai hari ini kami tidak tahu. Itu yang menyebabkan kami protes. Padahal teman sebelah kami yang tidak bisa apa-apa bisa lulus. Jadi kami berasumsi ada indikasi praktik suap-menyuap di sana," ujar Riyanto di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (15/6).
Setelah mengumpulkan sejumlah perwakilan pengurus pegawai honorer dari berbagai daerah, imbuh Riyanto, dapat ditarik kesimpulan ternyata terdapat 510 kabupaten/kota se-Indonesia dengan masalah serupa. "Nomor tes yang lulus itu menggunakan kelipatan, kalau di Jawa menggunakan kelipatan 9. Saya temukan hampir di 510 kabupaten/kota. Alhamdulillah kami kumpulkan, ada 36 kabupaten/kota di Jawa Timur. Kami bawa lengkap buktinya, ini sekardus," katanya.
Riyanto menduga bahwa ada beberapa orang yang lolos dalam tes tersebut adalah merupakan tim sukses pejabat daerah dan menduga ada oknum PNS yang menjadi mafia. Riyanto juga mengaku mendapatkan intimidasi dari oknum tersebut. "Kami harap ini tidak terulang dan bisa memperjuangkan nasib anak cucu kita yang jadi honorer di masa mendatang. Mungkin kalau saya saat pengangkatan sudah pensiun, tapi ini demi anak cucu kita," ujarnya.
La Ode Ida selaku Ketua Ombudsman RImenyatakan bahwa akan menindaki langsung laporan-laporan yang ada berdasarkan bukti-bukti yang ada. "Ini menarik, sampai ada nomor rekening PNS yang jadi calo. Ini akan kami tindaklanjuti untuk melakukan investigasi, nanti akan saya buatkan surat tugasnya. Ada dugaan ada mafia dalam rekrutmen CPNS, khususnya dari honorer. Ada yang menyebutkan nama dari BKN dan KemenPANRB," ungkapnya
 sangat menyesalkan ...){kind=link}
0 komentar:
Posting Komentar