Kementerian PANRB Sudah Miliki Persetujuan Formasi Bidan Daerah

asncpns.com - Bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap) adalah salah satu profesi yang tidak masuk dalam moratorium CPNS. Sepeti kita ketahui saat ini pemerintah sedang malakukan moratorium perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Namun moratorium ini bersifat terbatas karena masih ada lumayan banyak formasi yang tidak terkena moratorium CPNS diantaranya adalah formasi tenaga pendidik, kesehatan dan hukum. Selain itu juga ada formasi pendukung program nawacita.

Menurut Yuddy Chrisnandi selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatakan bahwa meskipun Bidan PTT tidak terkena moratorium, tetap saja proses pengangkatannya tidak bisa serta merta seenaknya. Proses pengangkatan harus mengacu kepada ketentuan Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Bapak Presiden sendiri yang mengatakan bahwa kebijakan moratorium tidak dikenakan pada tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan penegakan hukum. Secara umum aspirasi bidan PTT sudah dalam proses tindak lanjut," ungkap Yuddy saat menghadiri acara Forum Group discussion (FGD) bertajuk Mencari Solusi Rekrutmen PNS yang Adil Bagi Bidan PTT, yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (2/5/2016).

Dalam UU ASN tercantum bahwa pengangkatan CPNS harus melalui beberapa proses yaitu harus ada proses pendaftaran, pengadaan, seleksi dan penempatan.

Saat ini Kementerian PANRB sudah memiliki persetujuan formasi bidan di daerah. “Jangan sampai di pusat sudah disetujui tapi di daerahnya tidak dianggap. Jadi kami harus membuat ikatan, misalnya  dengan melakukan MoU dengan pemerintah daerah," kata Yuddy.

Dalam acara tersebut hadir juga Megawati Soekarnoputri, Mensesneg Pratikno, Menkes Nila M. Moeloek. Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah melakukan upaya dan mencarikan solusi dalam pengangkatan bidan PTT untuk diangkat PNS.

Sedangkan Mensesneg Pratikno mengaku sudah membahas penyelesaian bidan PTT ini dengan Menteri PANRB dan Menteri Kesehatan.  “Ada banyak cara yang sudah dipersiapkan. Namun ada beberapa kendala jangka pendek, terutama terkait dengan UU. Kita ingin mencari solusi," ungkap Pratikno.

Dalam kesempatan itu Menteri Kesehatan Nila M. Moeloek merasa bersyukur di era pemerintahan Presiden Joko Widodo  tenaga kesehatan, pendidikan, dan tenaga ahli tidak dimoratorium.  "Kami mengerti , dan kami akan mencoba mencari solusi yang terbaik," ungkap Nila.