Hal ini dilakukan karena adanya lima warga negara china yang ditangkap karena memasuki area proyek di sekitar Landasan Udara Militer Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Selasa (26/4/2015). Kelima orang itu diamankan oleh anggota TNI AU karena tidak memiliki izin dari Lanud saat tengah melakukan proses pengeboran proyek kereta api cepat Bandung - Jakarta.
Sufmi menyatakan bahwa seminggu kemarin pihaknya telah melakukan penelusuran informasi secara intensif dan dapat disimpulkan akar masalahnya tidak lain soal minimnya jumlah sumber daya manusia di Ditjen Imigrasi.
Menurut data, jumlah pegawai Ditjen Imigrasi saat ini masih terlalu kecil yang hanya mencapai 7.000 personel. Minimnya personel ini menyebabkan kesulitan dalam pengawasan warga negara asing. Menurut Sufmi hal ini menyebabkan fungsi pengawasan dan intelijen sebagaimana amanat UU No. 6/2011 sulit terlaksana.
Tentu saja hal ini juga menjadi penyebab kekosongan dan kekurangan pejabat imigrasi diantaranya adalah Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara, Pelabuhan dan Pos Lintas Batas Negara di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, NTT, serta pulau-pulau terluar, mengalami kekosongan dan kekurangan pejabat imigrasi.
Menurutnya jika dibandingkan dengan malaysia yang mempunyai 12.000 personel imigrasi kita masih kalah jauh, padahal luas wilayah negara mereka tidak seluas negara kita. “Bandingkan dengan Malaysia yang wilayahnya lebih kecil dari Indonesia, pegawai imigrasinya ada 12.000 orang, bahkan Singapura punya 6.000 orang,” ungkap politikus Partai Gerindra itu.
Oleh karena itu, menurutnya, penambahan pegawai Ditjen Imigrasi adalah syarat mutlak perbaikan kinerja. Minimal, Indonesia memiliki 20.000 pegawai untuk mengawasi seluruh wilayah. “MenPAN-RB harus mencabut moratorium penerimaan CPNS di Ditjen Imigrasi,” tutup Sufmi.
 didesak oleh Sufmi Dasco Ahmad sel...){kind=link}
0 komentar:
Posting Komentar