Dr H Irianto Lambrie selaku Gubernur Kalimantan Utara menyatakan bahwa, Menpan akan membantu Pemprov untuk menjadikan Kaltara sebagai daerah percontohan reformasi birokrasi. “Menpan-RB mendukung dan setuju untuk memberikan pengecualian terhadap penerimaan Pegawai di Kaltara,” ungkapnya setelah bertemu dengan Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi, Senin (9/5) sore.
Oleh karena itu, Guburnur langsung memerintahkan BKD Kaltara untuk segera membuat usulan kuota penerimaan CPNS dan segera dikirimkan agar segera ditindak lanjuti oleh pihak terkait. “Saya minta BKD segera membuat surat yang saya tandatangani dan diajukan ke Menpan agar segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Hamsi selaku Kepala Bidang Kepegawaian dan Diklat Setda Provinsi Kalimantan Utara menyatakan bahwa kuota yang diajukan mencapai 6000 formasi dari tahun 2015 hingga 5 tahun kedepan. Jika demikian setiap tahunnya Provinsi ini akan mengajukan sebanyak 1.200 formasi per tahun. Formasi yang diajukan ini telah sesuai dengan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK).
“Kalau idealnya setiap tahun 1.200 formasi, jadi kita bisa mengusulkan 2.400 berarti formasi 2015 dan 2016 yang kita ajukan. Karena tahun sebelumnya, 1.200 sudah kita input dan tahun ini 1.200 lagi kita input jadi totalnya 2.400 yang sudah kita input. Karena sesuai dengan anjab yang ada, kita tinggal menunggu berapa formasi yang diberikan oleh MenPAN-RB,” jelasnya.
Di samping, itu juga Hamsi menjelaskan terkait dengan formasi yang diusulkan ke Kemenpan tersebut diberikan masing-masing provinsi. Hamsi berharap moratorium tidak diberlakukan di Provinsi Kaltara. “Kita masih menunggu keputusan dari Menpan untuk formasi yang diberikan masing-masing provinsi. Tapi kita sudah mengusulkan, bahkan Gubernur sudah menyampaikan kepada Presiden bahwa Kaltara masih memerlukan pegawai,” tutupnya.
 yang menginginkan jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dikarenakan P...){kind=link}
0 komentar:
Posting Komentar