Hal ini dibenarkan oleh Idris Abdul Shomad selaku Wali Kota Depok saat ini. Menurut Idris, pihaknya akan berkoordinas dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk merealisasikan program rumah susun, mengingat bahwa pemeritah pusat telah menyediakan fasilitas yang bisa membantu PNS untuk memiliki rumah.
"Kami akui memang masih banyak PNS di Depok belum punya rumah. Makanya, kami akan komunikasikan dengan pemerintah pusat dan provinsi. Kalau dulu kan belum ada ketentuan hukumnya," ungkapnya saat ditemui wartawan di Balai Kota Depok, hari Kamis (07/04/2016).
Sebelumnya Pemkot Depok terbentur aturan yang tidak memungkinkan PNS memiliki rumah dari anggaran pemerintah. Padahal, Pemkot Depok telah menyediakan lahan perumahan di kawasan Sawangan Depok yang bisa menampung ribuan PNS. "Kalau sekarang kan sudah ada satuan kerjanya dari Kemen PUPR dan Provinsi Jabar, jadi nanti kami tinggal kaji seperti apa teknisnya," ucapnya.
Alasan kenapa dibangun rumah susun untuk PNS dan bukan perumahan biasa saja, hal ini dikarenakan lahan perumahan di Depok memang sudah padat. Oleh karena itu solusinya adalah dengan membangun rumah susun.
Di Depok sendiri tercatat ada sekitar 1.700 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang akan dibenahi oleh Pemkot Depok dan sudah mempersiapkan anggaran 18 juta per rumah untuk perbaikan RTLH. Saat ini sudah sekitar 300 unit RTLH yang sudah diperbaiki. "Tapi kami jujur tidak kuat anggarannya. Karena maksimal dana APBD yang dikeluarkan untuk RTLH hanya Rp500 jutaan,"tutupnya.
Bagi anda yang ingin menjadi PNS, segera persiapkan diri mempelajari sumber materi CPNS terbaik. Kami rekomendasikan menggunakan PAKET LKIT tuk menguasai materi CPNS, yang telah meloloskan 3.000 CPNS murni lainnya.
 yang ada di Kota Depok Provinsi Jawa Barat tidak memiliki rumah. Ol...){kind=link}
0 komentar:
Posting Komentar