Penilaian KASN Terhadap Seluruh Menteri Jokowi

asncpns.com- Hal yang terpenting dalam menjalankan roda pemerintahan adalah kualitas dari para pemimpinnya itu sendiri. Seperti halnya pemimpin di suatu kementerian yang ada di negeri Indonesia saat ini, bila dilakukan penilaian kepemimpinan untuk para menteri secara menyeluruh menggunakan penilaian secara subjektif dari 0 sampai 10, hanya jatuh pada angka 6.

Mengenai hal ini, Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Irham Dilmy dalam diskusi "Cukupkah Hanya Reshuffle?"‎ di Jakarta, hari Sabtu (02/04/2016) mengatakan bahwa penilaian di angka 6 ini karena masih ada menteri-menteri yang menanyakan kembali akan pentingnya melakukan perintah yang diperintahkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi).

"Saya mohon maaf, 6, beberapa orang di Merdeka Utara, Merdeka Barat, Timur, dan Selatan, bilang presiden sudah kasih perintah, tapi sering masih ada menteri yang nanya lagi, ini perintah presiden? Ini menterinya nanya lagi. Ini baru komunikasi ke atas, belum komunikasi ke bawah," kata Irham Dilmy.

Irham menyebutkan bahwa bagian yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan dan sebagai pembantu tugas Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) adalah kualitas kepemimpinan para menteri. Selain itu, disebutkannya, kemampuan teknis menjadi bagian persoalan kedua. Meski begitu, faktor kepemimpinan melakukan mobilisasi dan menginspirasi bawahannya di bawahnya sangat diperlukan juga.

Diterangkan Irham, persoalan yang sering ditemukannya selama ini yaitu ada sejumlah menteri yang mengeluhkan kinerja bawahannya sendiri. "Mereka nggak mengerti apa yang kumaksud dan aku suruh jalan ke kiri, dia jalan ke kanan," kata Irham, seperti dikutip dari PRnews, hari Sabtu (02/04/2016).

Tambahnya, para menteri selalu menjawab kembali masukannya. Padahal, menteri-menteri menurutnya punya kontrol sistem yang memungkinkan para menteri sebagai pengontrol dan pemberi peringatan. Namun, jelasnya, bila Irham bertemu lagi dengan para pejabat eselon satu dan dua, justru para pejabat itu menceritakan mereka masih menggunakan cara lama karena merasa menterinya masih baru. "Mereka bilang, menterinya masih baru kan sehingga jalannya masih seperti yang dulu. Lalu saya tanya, kalau begitu bisa melanggar atasan dong? Katanya, bisa jadi tapi ini jalan yang benar. Ini kan kacau nih," tutupnya.