asncpns.com - Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi mengambil alih sebanyak 1.600 guru PNS SMA/SMK dari Daerah Kabupaten Minahasa. Dengan kata lain 1.600 guru tersebut tidak dalam wewenang pemerintah daerah dan tidak lagi digaji oleh APBD Minahasa. Kebijakan ini akan mulai diberlakukan pada tahun 2017.
Tidak hanya gurunya saja, tetapi juga sekolahnya juga diambil alih oleh Diknas Pemprov. Jemmy Maramis selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Minahasa menyatakan bahwa, "Benar. Mulai tahun depan SMA dan SMK di Minahasa akan lepas dari tanggung jawab Pemkab Minahasa dan akan langsung di bawah Pemprov Sulut melalui Dinas Diknas provinsi," ungkanya.
Maramis menambhakan bahwa untuk tahun ini, mereka masih dianggarkan dalam APBD Kabupaten. Mulai tahun depan tidak akan dianggarkan lagi karena kebijakan ini akan berlaku tahun depan. Pengalihan ini bukan hanya soal administrasi, infrastruktur dan siswa, namun juga guru. Jadi status mereka PNS Provinsi.
Hal ini pun dibenarkan oleh Melky Runate selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Minahasa. Melky juga mengungkapkan bahwa dengan diambilnya 1600 guru oleh Disdik Pemprov, maka Minahasa kekurangan PNS mencapai 4500 PNS. "Memang benar akan ada pemindahan PNS dengan jumlah demikian. Jadi, jumlah PNS kita akan berkurang hingga tinggal sekira 4.500-an," ujarnya.
Melky menambahkan dengan berkurangnya jumlah PNS, maka peluang penerimaan CPNS di Minahasa bisa terbuka. "Kan sudah berkurang jumlah PNS. Otomatis anggaran belanja pegawai akan bekurang, jadi jika nanti setelah hitung-hitungan anggaran belanja tidak lebih 50 persen, maka penerimaan CPNS bisa dilakukan," tutupnya.
Jumat, 15 April 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar