BKN Gandeng KPK Dalam Penyelesaian 57.724 PNS Fiktif

asncpns.com - Dengan berakhirnya pendaftaran e-PUPNS, maka diketahuilah jumlah PNS yang benar-benar masih aktif mengabdi di daerahnya masing-masing. Namun dalam kegiatan itu juga terungkap bahwa ada selisi jumlah data PNS yang jumlahnya mencapai 57.724 PNS yang berpotensi merugikan negara hingga triliyunan rupiah.

PUPNS ini pertama kali dilakukan pada tahun 2003 dengan sistem manual dan ditemukan ribuan PNS fiktif. Namun untuk tahun 2015, PUPNS dilakukan dengan sistem online dan ditemukan  puluhan ribu PNS fiktif, tentu saja hal ini sangat mengejutkan. Sistem manual ini mempunyai banyak kelemahan sehingga hal ini membuat kecolongan. Sistem IT sendiri digunakan pada tahun 2008, itu pun masih sangat minim.

Bima Haria Wibisana selaku Kepala BKN menjelaskan bahwa pihaknya akan membentuk dua tim investigasi terkait pendataan e-PUPNS. Tim investigasi pertama khusus untuk menginvestigasi 57.724 PNS misterius. Sedangkan untuk yang kedua, untuk memverifikasi data 4,49 juta PNS yang sudah terdaftar.

Tim kedua untuk memverifikasi data 4,49 juta PNS yang sudah terdaftar. Khusus menelisik data PNS misterius ini, kami sudah mengantongi by name by adress sehingga tinggal dicocokkan dengan fisiknya. Data 57.724 itu akan diserahkan kepada masing-masing instansi untuk ditelisik, apakah orangnya memang ada atau tidak. Kemudian, apakah selama ini menerima gaji atau tidak.

Dirinya mengaku telah memerintahkan stafnya untuk menyelesaikannya dalam waktu 3 bulan. Dan dalam waktu kurun tersebut mudah-mudahan ada hasil agar bisa segera mengambil tindakan administrasi maupun hukum dan kemudian akan dilaporkan kepada MenPAN-RB.

Bima juga menyatakan bahwa mengingat indikasi terjadinya potensi kerugian negara sudah kelihatan. Pihaknya akan mengundang KPK secara khusus. "Kami akan buka data-data e-PUPNS yang kami peroleh. ‎BKN tidak punya kewenangan untuk menindaklanjuti masalah ini, harus instansi terkait seperti KemenPAN-RB dan KPK yang lebih punya kuasa." ungkapnya