Wacana Rasionalisasi ASN Dinilai Tidak Produktif

asncpns.com- Wacana kebijakan pemerintah yang akan merasionalisasikan  aparatur sipil negara (ASN) lulusan sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) sangatlah tidak produktif sebab sama saja dengan menambah banyak pengangguran di Indonesia nantinya.

H Didi Sumardi selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyebutkan bahwa kebijakan rasionalisasi ASN berupa pensiun dini tersebut dinilai tidak produktif. "Kebijakan ini tidak produktif karena kita harus pikirkan konsekuensi dari kebijakan ini secara menyeluruh termasuk bagaimana menjamin kelayakan hidup ASN setelah dipensiunkan,"ungkap Didi, Selasa (15/03/2016).

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Mataram itu menambahkan bahwa dirinya menanggapi wacana kebijakan rasionalisasi PNS yang masih dalam tahap pembahasan itu. Dijelaskannya, tak hanya sekedar memberikan pesangon saja kepada ASN lalu bisa selesai masalahnya. Sebab, Masalah kebijakan ini bukanlah masalah sederhana, "Kita lebih khawatir konsekuensi dari kebijakan itu akan menciptakan kemiskinan, karena itu saya menilai rencana kebijakan pensiun dini ini bukan sebuah solusi yang tepat dan tidak produktif," katanya.

Mengenai hal itu, dirinya berharap kepada pemerintah untuk lebih bijaksana dan arif dalam membuat sebuah kebijakan, agar tidak semakin menjadi beban bagi masyarakat. Lanjutnya, untuk membangun efektivitas dan produktivitas ASN, lebih baik opsinya adalah konsolidasi untuk pematangan sistem. "Kalau saya lebih cenderung memilih solusi konsolidasi untuk pematangan sistem kemudian menentukan konsekuensi lain selain pensiun dini," ungkapnya.

Sebelumnya, Hj Dewi Mardiana Ariany selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram mengatakan bahwa saat ini jumah ASN di Kota Mataram sebanyak 6.571 orang dan ASN yang memiliki ijazah SD sampai SMA sebanyak 1.367 orang. "Kendati demikian, kami belum menyampaikan informasi ini kepada ASN yang berpendidikan SD sampai SMA, karena belum adanya aturan yang pasti dari pemerintah dan informasi ini masih sebatas wacana," paparnya