Tanggapan Rencana Rasionalisasi PNS di Pemkab Batola

asncpns.com- Rencana rasionalisasi pegawai negeri sipil (PNS) lulusan sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) di berbagai penjuru wilayah Indonesia oleh pemerintah pusat, menuai banyak tanggapan dari beberapa PNS di berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Kuala (Batola), Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

Tanggapan dari pegawai negeri sipil itu dimulai dari yang mendukung hingga menolak rencana kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi. Salah satu PNS yang menangapi tersebut ialah Jali.

Jali selaku PNS Batola lulusan SMA menyatakan bahwa dirinya setuju dengan rencana MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi bisa sampai direalisasikan kedepannya. Jali menjelaskan, rencana itu disetujuinya asal mendapatkan tunjangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi PNS yang dipensiunkan dini. “Kalau memang diterapkan pemerintah harus memberikan tunjangan yang sesuai dengan ketentuan. Sehingga nantinya bisa digunakan buat berwiraswasta setelah tak lagi jadi PNS,” ujarnya.

Sementara, diungkapkan oleh seorang PNS yang bekerja di Sekretaris Daerah (Setda) Batola, kebijakan Menpan itu harus ditolak karena khawatir pada saat pemberian tunjangan tidak sesuai dengan ketentuan.

Selain itu, ada Sudarmi selaku PNS yang bekerja di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Batola yang menyatakan tidak setuju dengan rencana PNS yang berpindidikan SD, SMP dan SMA akan dipensiun dinikan. Sebab, dijelaskannya, bila sampai PNS itu dipensiun dinikan, ditakutkan mereka tidak bekerja atau menganggur. “Sekarang bekerja saja susah, apalagi nanti banyak PNS yang dipensiunkan dini banyak,” ungkap PNS yang diangkat sejak 2008 setelah menghonor selama lima tahun ini.

Terpisah, Hardian Noor selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Batola menyampaikan bahwa PNS Pemkab Batola yang berpendidikan SD sebanyak 83 orang, SMP 191 orang dan SMA 1.252 orang. Sedangkan, jumlah PNS Batola saat ini ada 5.611. Dijelaskannya, bila sampai rencana ini diterapkan maka sebanyak 1.526 orang akan terkena imbasnya. Tambahnya, hal ini masih sebatas rencana dan pihaknya belum bisa berkomentar banyak.