asncpns.com- Rencana rasionalisasi pegawai atau pensiun dini tak hanya berlaku untuk pegawai negeri sipil saja, tetapi juga terhadap tenaga honorer. Seperti yang terjadi di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, rasionalisasi jumlah tenaga honorer sangat terperinci sampai tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebab, ada kabar tentang pengurangan jumlah pegawai tidak tetap bulanan (PTTB) alias honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang terus berlanjut di beberapa instansi yang diketahui memiliki tenaga honorer dalam jumlah yang banyak di berbagai formasi.
Aji Syarif Hidayatullah selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Samarinda mengatakan bahwa tenaga honorer yang berada dibeberapa instansi itu berada di Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Peraih gelar doktor Universitas 17 Agustus Surabaya itu tidak mau membeberkan waktu pemberlakuan rasionalisasi jumlah tenaga honorer di Samarinda. Namun, dia akan memberikan sinyalemen dengan segera. “Disesuaikan waktu berakhirnya masa kontrak tahunan tenaga honorer,” jelas dia.
Dirinya menyebutkan, jumlah PTTB di Kota Tepian per Desember 2015 mencapai 1.514 orang. PTTB itu berasal dari yang tidak sekolah hingga pascasarjana. “Kalau ada SKPD yang punya tenaga honorer lebih banyak, pasti disesuaikan,” katanya.
Dirinya menambahkan bahwa Pemkot Samarinda melakukan rasionalisasi disebabkan kondisi anggaran sedang defisit, karena untuk memenuhi kewajiban membayar gaji tenaga honorer, sehingga program pemkot harus dikurangi. Lanjutnya, penerapan rasionalisasi tidak boleh asal-asalan. Tetap akan dilakukan pemetaan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan di sejumlah SKPD. Kontrak tenaga honorer akan dihentikan, jika tidak sesuai dengan pemertaan tersebut. “Berdasarkan evaluasi BKD, ada Satpol PP dan Diskes yang jumlah honorernya cukup banyak. Tapi masih kami evaluasi apakah bisa dirasionalisasikan atau tidak,” akhir bulan
0 komentar:
Posting Komentar