Rasionalisasi PNS sebagai Solusi Mengatur Jumlah PNS

asncpns.com - Rasionalisasi pegawai negeri sipil (PNS) merupakan program kementerian pendayagunaan aparatur negara reformasi dan birokrasi (KemenPAN-RB). Adapun tujuan dari rasionalisasi PNS ini diantaranya untuk menekan jumlah pegawai, memberikan ruang merekrut sumber daya manusia (SDM) yang lebih berkualitas dan kompetitif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dodi Riatmadji sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan bahwa kebijakan  rasionalisasi PNS tidak mengganggu pemerintah pusat maupun daerah dalam melayani publik. "Ya mestinya gak menggaggu kinerja pemerintahan dalam pelayanan publik," ungkap Dodi Riatmadji kepada wartawan, hari Selasa (08/03/2016).

Dodi menjelaskan bahwa rasionalisasi PNS merupakan penyusunan jumlah pegawai dengan rasio yang tepat terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan demikian dapat diartikan rasionalisasi tak hanya pengurangan pegawai tetapi juga penambahan, penataan dan redistribusi pegawai. "Intinya adalah bagaimana memperoleh pegawai dengan perbandingan yang tepat dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh organisasi," kata Dodi.

Dodi menambahkan, akibat distribusi tak merata menyebabkan PNS yang ada di daerah jumlahnya ada yang kekurangan dan kelebihan. Hal ini diketahuinya dari hasil rapat Humas kementerian/lembaga beberapa waktu lalu. "Jadi bagaimana atur PNS berlebih dan kekurangan itu. Karena problem selama ini adalah gaji dan tunjangan berbeda, sehingga PNS DKI tak mau pindah ke Jayapura," katanya.

Dirinya memaparkan, untuk itu rasionalisasi PNS sebagai solusi dalam memenuhi rasa keadilan dalam penempatan daerah dan mutasi jabatan. Selain itu, dirinya menambahkan untuk guru, tenaga kesehatan dan penyuluh masih kekurangan. Sedangkan jabatan fungsional umum berlebih. "Guru, tenaga kesehatan dan penyuluh seharusnya memperoleh jumlah PNS yang kecukupan untuk mempercepat kesejahteraan," tutupnya