Dibalik Kisah Sukses Bandung Meraih Predikat A

asncpns.com - Dalam acara best practice 'Succses Story' Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, di gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung, Jumat (12/02), Ridwan Kamil selaku Walikota Bandung mengatakan bahwa untuk melakukan perubahan dan menerapkan akuntabilitas kinerja guna memperbaiki tata kelola pemerintahan di daerahnya, Ridwan menekankan pentingnya political will dan penyamaan persepsi dan perspektif juga harus dilakukan oleh setiap pemimpin hingga jajaran dibawahnya.

"Rumus saya, pemimpin-pemimpinnya harus mau turun ke bawah, tanpa itu jangan berharap, sepinter apapun jangan harap sistem bisa berjalan. Jadi yang paling penting adalah political will," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil. Selain itu agar sistem tersebut bisa diimplementasikan dengan baik, asistensi dan pendampingan yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sangat penting.

Kang Emil juga akan akan membentuk sebuah pemahaman yang sama antara pemimpin dengan seluruh perangkatnya guna mempermudah implementasi akuntabilitas kinerja. "Bahaya kalau pasukan tidak punya pemahaman yang sama. Saya percaya teori pohon, kalau akarnya bagus, batangnya juga bagus. Kalau batangnya bagus rantingnya juga pasti bagus," tambahnya.

 Namun dalam setiap perjalanan pasti ada hambatan, begitu pula yang di alami oleh Kang Emil dalam implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), salah satu kendala tersebut adalah bahwa mental birokrasi yang masih tidak mumpuni dalam penerapan sistem tersebut.

"Kendalanya mental birokrasi, makanya saya mengubah gaya kepemimpinan, saya tidak lagi nyuruh-nyuruh, saya langsung turun ke dapur. Kunci dari ini adalah political will, pemimpin harus mau turun ke dapur, tidak nunggu di ruang tamu yang bagus, karena ekor itu bagaimana kepalanya," kata dia.

Kang Emil mengajak seluruh SKPD untuk menunjukkan komitmen untuk memperbaiki unit kerjanya karena sadar performanya akan dievaluasi secara berkala. "Setelah itu kita buat tim, kita bangun sistemnya, saya bangun smart city. Smart city itu ada dua, pertama saya sebagai Walikota bisa mengontrol kepala dinasnya, kemudian kami bisa dievaluasi juga oleh warga," katanya.

Demi percepatan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik, tanpa ragu Kang Emil menawarkan sistem yang sudah dibangun oleh Kota Bandung kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota. "Saya menawarkan, daripada sulit membuat sitem baru karena biaya juga mahal, silahkan pakai sistem Kota Bandung, gratis! Kita ini kan NKRI," ujar Kamil.

Walaupun sudah predikat A dalam laporan hasil evaluasi yang diserahkan oleh Kementerian PANRB, kini Pemerintah Kota Bandung mempunyai ambisi baru untuk masuk ke dalam zona bebas korupsi.