Rambe Kamarulzaman selaku Ketua Komisi II DPR menyatakan bahwa pengangkatan honorer K2 tidak boleh dibatalkan karena itu sudah dijanjikan pemerintah. “Katanya jumlah PNS sudah kebanyakan sehingga penerimaan dari jalur umum tidak dilakukan. Oke, tapi honorer harus diselesaikan,” tegas Rambe (7/1).
Dirinya menambahkan bahwa pengangkatan honorer K2 ini telah disepakati dalam rapat komisi II dengan Yuddy Chrisnandi beberapa waktu lalu. Dan hasil dari rapt terbut mengatakan bahwa honorer K2 akan diangkat secara bertahap mulai 2016 hingga 2019.
Selama masa reses ini, dirinya mengaku mengunjungi beberapa daerah di sumatera utara dan bertemu dengan sejumlah honorer K2 dan mereka meminta pemerintah menepati janji mengangkat mereka menjadi CPNS. “Saya kemarin ke Parapat, aspirasi mengenai honorer K2 ini muncul, juga di beberapa daerah lainnya,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sempat menjanjikan pengangkatan 439.956 honorer K2 secara bertahap. Hanya saja, sikapnya berubah lagi, dengan alasan anggaran untuk gaji honorer K2 jika diangkat menjadi CPNS, tidak masuk dalam APBN 2016. Namun Rambe mengatakan bahwa peluang itu masih ada karena anggaran bisa diperjuangkan lagi masuk di APBN Perubahan 2016.
Hal ini mendapatkan tanggapan dari Sulistyo selaku Ketua Umum Pegurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) yang mengatakan bahwa hal yang utama sekarang adalah mengangkat dulu honorer K2 menjadi CPNS. Untuk masalah gaji, honorer K2 siap digaji belakangan saat keuangan sudah stabil.
”Kalau tidak ada anggaran di APBN, guru honorer bersedia untuk diangkat dulu, digaji belakangan. Tapi, mereka berharap akan ada APBN Perubahan yang menganggarkan gaji dan tunjangan mereka,” ujar Sulistyo beberapa waktu lalu.
0 komentar:
Posting Komentar