Reformasi ASN Untuk Hadapi MEA

asncpns.com - Para pemimpin Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) hampir dua dekade lalu sepakat membentuk pasar tunggal di kawasannya pada akhir 2015, yang dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Mereka sepakat, agar daya saing Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) meningkat sekaligus bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi.

Bukan hanya di bidang ekonomi saja, tapi MEA ini juga berlaku di bidang tenaga kerja. Aparatur Sipil Negara pun dituntut untuk bisa berkompetisi dengan memperbaiki kompetensi diri dan reformasi manajemen aparatur sipil negara (ASN). Hal ini diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik guna menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Yuddy Chrisnandi selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) saat menyampaikan orasi ilmiah pada wisuda Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka di JCC Senayan, Jakarta, Minggu, menyatakan bahwa "Good governance berguna untuk meningkatkan daya tarik investasi demi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia dalam rangka menghadapi tantangan MEA".

Jika melihat dari laju ekonomi dan pertumbuhan populasi sebagai jaminan tersedianya sumber daya manusia, lokasi yang strategis dan sumber daya alam yang seolah tanpa batas, serta daya tarik kehidupan demokrasi dan stabilitas politik, maka menurut Yuddy, Indonesia sudah layak untuk memimpin ASEAN.

"Untuk menghadapi MEA, beberapa upaya telah dilakukan pemerintah melalui Kementerian PANRB dalam rangka reformasi manajemen ASN. Hal ini berguna untuk menjadikan manajemen sumber daya aparatur lebih profesional, dan transparan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar," ujarnya.

ASN juga dituntut untuk dapat menyesuaikan diri terhadap upaya-upaya perubahan sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk perubahan sebuah sistem yang sudah ada. Peran ASN sangat diperlukan, namun tidak hanya perubahan perilaku dan proses pembelajaran terhadap perubahan itu sendiri saja, namun pengambilan-pengambilan keputusan secara profesional yang berdampak pada terlaksananya reformasi birokrasi.

Namun rendahnya kinerja pelayanan birokrasi dan masih tingginya angka korupsi masih menjadi kendala besar. Menurut The Global Competitiveness Report 2014-2015 (World Economic Forum, 2014), Indonesia ada di urutan 37 dari 140 negara. Selain itu, berdasarkan data dari Transparency International, Indonesia Indeks Persepsi Korupsi (The Corruption Perceptions Index) Indonesia meraih nilai indeks 34 (dari nilai indeks bersih korupsi 100) dan berada pada ranking 107 dari 175 negara pada tahun 2014.

Agar ASN Indonesia bisa bersaing dan lebih siap dalam menghadapi MEA, KemenPAN-RB mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun kebutuhan jenis jabatan dan jumlah PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peta jabatan, dan ketersediaan pegawai yang ada. Selain itu setiap perekrutan, KemenPAN-RB dan BKN telah menerapkan sistem Computer Assisted Test (CAT) untuk menekan praktik KKN. Reformasi manajemen SDM Aparatur juga dilakukan melalui penerapan sistem penilaian penilaian pegawai, dimana kinerja dan disiplin ASN, kinerja dan prestasi kerja menjadi tolok ukur bagi seorang ASN.