Jihad Akbar Honorer K2 Sampai Pasukan Berani Mati

Keputusan Yuddy Chrisnandi selaku menteri PAN RB yang dianggap selalu tidak konsekuen dan mencla mencle oleh kalangan honorer k2 berbuntut panjang, pasalnya mereka merasa dilecehkan dan merasa dibuang begitu saja. Sebelumnya menteri asal partai Hanura tersebut dalam rapat bersama Komisi II DPR RI telah memutuskan untuk tidak mengangkat pegawai honorer K2 menjadi CPNS.

Kemarahan honorer K2 atas keputusan Yuddy yang dianggap tidak manusiawi dengan membatalkan pengangkatan mereka menjadi CPNS‎ akan diluapkan dalam bentuk aksi unjuk rasa besar-besaran. Ribuan honorer K2 menggalang aksi siap mati demi memperjuangkan nasib mereka. Aksi tersebut akan digelar di depan Istana Presiden pada 10 hingga 12 Februari 2016 mendatang.

Aksi tersebut mereka sebut sebagai “Jihad Akbar”. Masing-masing korwil Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) sudah menyediakan personel untuk pasukan berani mati.

“Kami sudah tidak mau nego-nego lagi. Aksi 10-12 Februari, adalah jihad hidup dan mati. Setiap korwil ada 10 orang yang akan berada di garis depan, mau ditembak atau dipenjara, kami sudah siap,” tegas Ketum FHK2I Titi Purwaningsih seperti dikutip asncpns dari JPNN, Sabtu (23/1).

Dia menambahkan bahwa dirinya akan memimpin pasukan berani mati menggruduk Istana Negara. Tak kurang 50 ribu orang yang sudah tercatat akan mengepung istana.

“Tidak ada lagi yang kami pikirkan sekarang selain menuntut janji pemerintah. Kami ini bukan sampah yang bisa dibuang kapan saja,” ketusnya.

Titi memastikan, jihad akbar 10 Februari nanti akan lebih dahsyat daripada peristiwa bom Thamrin 14 Januari. Lantaran honorer K2 yang turun sudah tidak peduli akan nyawanya lagi.

“Ini yang turun bukan lagi orang yang masih sayang nyawa. Daripada mati menunggu dalam ketidakpastian, mendingan mati berjihad di 10 Februari,” serunya.

Di tempat terpisah, Arteria Dahlan selaku anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa penanganan masalah honorer kategori dua (K2) di zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai lebih manusiawi.

“Kita lihat saja, Pak SBY selama memerintah‎ 10 tahun sangat manusiawi ke honorer. Saya ini politikus PDIP, tapi saya salut kepada Pak SBY. Sikap beliau jauh berbeda dengan Presiden Jokowi,” kritiknya.

Menurut Arteria, Jokowi yang di‎kenal dekat dengan rakyat harusnya memberikan kebijakan berpihak ke honorer. Bukan malah mematikan dan menutup masalah K2.
"Saya ingat sekali, perjuangan honorer tertinggal ini sejak 2005 hingga saat ini. Saat pengangkatan honorer tertinggal dibatasi hingga 2009, tapi Pak SBY tidak langsung mengclose. Beliau masih memberikan ruang penyelesaian berikutnya,” tambahnya.

Kekecewaan honorer K2 rupanya juga mendapatkan simpati dari pemprov sulsel. Pemprov Sulawesi Selatan tidak akan tinggal diam terkait rencana pembatalan pegawai honorer K2 oleh Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel Abdul Latif mengatakan pihaknya akan tetap memperjuangkan masa depan pegawai honorer K2 yang ada di lingkup Pemprov Sulsel.

“Kalaupun tahun ini belum dianggarkan. Kita upayakan tahun 2017 ada penganggaran untuk honorer K2,” kata Abdul Latif.

Abdul Latif juga akan bersurat secara resmi kepada KemenPAN RB, apabila pihaknya telah menerima surat resmi dari KemenPAN RB terkait pembatalan pengangkatan K2.