Hal ini disampaikan oleh Popy Rufaidah Direktur Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, yang juga merupakan seorang pakar manajemen pada acara kuliah perdana program studi doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjajaran, Bandung, dengan tema Kesiapan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean, Sabtu (09/01).
Poppy menilai langkah langkah yang diambil oleh Menteri Yuddy dengan menerapkan landasan Good Corporate Governance (GCG) dengan prinsip-prinsip yaitu Transparant, Accountable, Responsiveness, Independence, dan Fairness (TARIF), sangatlah luar biasa untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang lebih baik.
"MenPANRB Profesor Yuddy Chrisnandi telah menerapkan GCG atau tatakelola organisasi yang baik. Prinsip tersebut telah berhasil diaplikasikan, dan salah satu prasyarat GCG adalah transparansi. Langkah Menteri Yuddy mensosialisasikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini harus didukung sebagai upaya tingkatkan tranparansi" ungkap Popy.
Dalam kesempatan ini, Yuddy mengingatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur negara untuk menghadapi ketatnya persaingan MEA yang membuat para ASN harus siap bersaing dengan ketat. Menteri Yuddy juga mengungkapkan bahwa saat ini aparatur negara harus menjadi pribadi yang tangguh dan memiliki kompetensi untuk berkompetisi agar tidak tertinggal dengan negara di Asean. "Di era kompetisi seperti saat ini, pemerintah dituntut untuk mampu merespon perkembangan zaman dengan cepat dan tepat," kata Menteri Yuddy.
Guna mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur, Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mendorong perbaikan-perbaikan. Selain itu, Menteri Yuddy mengatakan bahwa langkah-langkah tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik menuju pemerintahan kelas dunia pada 2019 mendatang.
0 komentar:
Posting Komentar