Dampak Buruk Kebijakan Penghentian CPNS K2

asncpns.com -  Sudah dikeluarkannya kebijakan pembatalan honorer kategori dua (K2), tentunya akan membawa masalah di berbagai instansi pemerintahan daerah. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, dengan adanya surat keputusan tentang moratorium terhadap honorer K2 dari pemerintah pusat itu, dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap seluruh pegawai K2.
 
Sayuti selaku anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Mempawah mengatakan bahwa semenjak dikeluarkannya kebijakan pembatalan honorer K2 menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) itu dapat memberikan dampak buruk. Dampak buruk yang akan terjadi misalnya terhadap kinerja mereka yang juga menjadi tolok ukur pemerintah terhadap kinerjanya. Selain itu, lanjutnya, akan dapat melemahkan semangat para pegawai honorer

“Tentu ini sangat disesalkan sekali, karena ini akan mematahkan semangat mereka yang sudah mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati. Dengan harapan akan diangkat menjadi CPNS kedepannya akan kandas,” ungkap Sayuti, seperti dikutip dari Tribunnews, hari Selasa (26/01/2016)

Sayuti menilai bahwa pemenuhan tenaga pegawai di bidang kesehatan dan pendidikan tidak bisa dipungkiri dari para tenaga honorer K2 di Kabupaten Mempawah. Sebab Mempawah masih kekurangan pegawai di kedua bidang tersebut. “Makanya kita sangat disayangkan sebab tenaga mereka ini sangat dibutuhkan dalam pelaksanakan tugas pemerintah daerah. Bahkan mereka ini terkadang punya kualitas yang baik,” ungkap anggota dewan DPRD di jabatan Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Mempawah ini.

Dengan begitu, Legislator Demokrat ini berharap agar ada pengkajian ulang terhadap kebijakan moratoriun CPNS K2 yang dilakukan pemerintah pusat melalui menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (MenPAN-RB).

Dirinya juga menyebutkan bahwa bukan mempermasalahkan pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS, melainkan lebih mempermasalahkan dari hasil kinerja para honorer K2 yang selama ini sudah dianggap berperan aktif dalam dunia pemerintah, bahkan hampir di semua bidang termasuk di pendidikan dan kesehatan.