Anies: Pengangkatan Guru Honorer Wewenang Pemda

asncpns.com - Permintaan para guru honorer untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, nampaknya membuat repot Anies Baswedan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pasalnya permintaan tersebut bukan hanya sekali dilakukan para guru kepada dirinya. Namun, sudah sering seringkali para honorer meminta dirinya untuk mengangkat mereka menjadi PNS.

Menurut Menteri Anies, pengangkatan guru honorer hanya bisa dilakukan oleh kepala sekolah terkait dan Pemerintah Daerah setempat. Karena kinerja guru honorer tersebut tentu saja diketahui oleh kepala sekolah terkait, dimana para honorer tersebut mengabdikan diri. Begitu juga dengan Pemda, yang mengatur alokasi anggaran. "Jadi ya seharusnya mintanya ke pemda dan kepala sekolah, bukan ke sini (Kemendikbud, red)," kata Anies di Jakarta, Senin (30/12).

Selain masalah guru honorer tersebut, Anies juga membeberkan masalah lain yang saat ini ada di daerah, yaitu terkait status pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang saat ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Ada sejumlah daerah yang tidak setuju SMA dikelola Pemprov. "Macam-macam ini alasannya. Padahal kan ini bukan setuju atau tidak setuju. Tapi sudah perintah undang-undang," ungkapnya.

Di dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tercantum bahwa pengelolaan SMA atau SMK sederajat akan diambil alih Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi. Sehingga nantinya, masing-masing level pemerintahan memiliki tanggung jawab dan tugasnya masing-masing dalam bidang pengembangan SDM.

Aturan tersebut rencananya akan berlaku pada tahun 2016, dimana pemerintah pusat akan mengelola pendidikan tinggi seperti universitas dan sekolah tinggi, Pemerintah Provinsi akan mengelola pendidikan menengah seperti Sekolah Menengah Atas, dan Pemerintah Kabupaten atau Kota akan mengelola pendidikan dasar seperti Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.