asncpns.com - Kabar gembira bagi anda yang sangat ingin menduduki kursi pegawai negeri sipil (PNS), bersiap-siaplah tahun 2016 nanti akan ada pembukaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara nasional melalui tes CPNS. Wali Kota Nasruddin Aziz telah menyampaikan hasil rapat tentang penetapan Anggaran Pembelanjaan dan Pendapatan Daerah (APBD) tahun 2016 yang berlokasi di Gedung DPRD Kota Cirebon, Jawa Barat, bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon akan membuka lowongan calon PNS pada tahun 2016 mendatang.
Menurut Badan Kepegawaian Negara (BKN), pada CPNS tahun 2016 akan menggunakan sitem CAT (Computer Assisted Test) seperti yang sudah dijelaskan di artikel sebelumnya berjudul "CPNS 2016, Gunakan Sistem Cat". Penggunaan sistem CAT ini sudah berhasil dilakukan tahun 2014 lalu dengan kelebihannya dipercaya sangat transparan berupa hasil tesnya bisa dilihat langsung oleh para peserta karena menggunakan metode kompetensi berbasis komputerisasi dan mampu meminimalisir praktek sogok menyogok alias Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).
Azis menuturkan untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun 2016 belum diketahui secara pasti porsi lowongannya dan formasi baik dari tenaga pendidik, tenaga kesehatan, tenaga penegak hukum, maupun yang lainnya, yang jelas Kota Cirebon akan mengalokasikan banyak dana untuk kegiatan perekrutan CPNS 2016. "Alokasi dana harus benar-benar diatur, salah satunya untuk perekrutan CPNS pada tahun depan," ungkap Wali Kota Cirebon Azis, dikutip dari Metronews hari Kamis (19/11/2015).
Selain pembahasan mengenai lowongan CPNS yang dilakukan di Gedung DPRD Cirebon, dalam rapat tersebut juga membahas APBD tahun 2016 Kota Cirebon dibatas anggarannya menjadi 1,4 triliun. Jika dibandingkan dengan APBD tahun sebelumnya 2015 sebesar Rp 1,2 triliun, berarti sekitar 2% mengalami kenaikan anggarannya. Sedangkan belanja pegawai mendapat porsi paling besar yaitu sebanyak Rp 634 miliar.
Menurut Azis, kenaikan anggaran tersebut merupakan hasil peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cirebon. PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah.
0 komentar:
Posting Komentar