Reformasi Birokrasi Masih Payah!

asncpns.com - Pelaksanaan reformasi birokrasi yang berlangsung saat ini di Indonesia masih sangat tidak memuaskan bagi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi. Karena menurut Yuddy, reformasi birokrasi saat ini masih bisa ditingkatkan untuk jauh lebih baik lagi. Karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi ke depannya harus 'nendang'.

Peningkatan secara signifikan terus dilakukan oleh Kementerian terkait pengelolaan reformasi birokrasi, terutama perbaikan sistem, dan mengharapkan masukan-masukan positif yang diberikan oleh Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN). "Bisa saja kami menganggap sudah maksimal, misalnya easy of doing bussiness sudah meningkat dari peringkat 114 meningkat menjadi 109. Tapi dari sisi yang lain belum signifikan, perlu masukan baru supaya terjadi lompatan," ungkap Yuddy  Rakor dengan TIRBN dan Tim Quality Assurance di Jakarta (2/11).

Diharapakan masukan secara objektif bagi percepatan reformasi birokrasi dan revolusi mental, bisa dilakukan oleh TIRBN. Selain itu, TIRBN diharapkan bisa memastikan jalannya roadmap reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Diharapkan tim independen ini, bisa memberikan masukan tentang bagaimana wajah birokrasi Indonesia saat ini di tengah upaya pemerintah memperbaiki birokrasinya. "Kalau tidak independen sulit untuk mengetahui kekurangan dari proses reformasi birokrasi yang tengah dilakukan," ujarnya.

Isu tunjangan kinerja, saat ini sering mengemuka dalam pelaksanaan birokrasi. Karena tunjangan kinerja yang diperoleh setiap institusi sangat relatif apabila dibandingkan dengan capaian reformasi birokrasi di setiap instansi. Mulai saat ini, tegas Yuddy, untuk menaikan tunjangan kinerja sangat bergantung dari reformasi birokrasi dan akuntabilitas institusinya yang harus semakin baik. "Apakah sudah sepadan tunjangan kinerja dengan kinerjanya itu sendiri? Itu sangat relatif. Kalau dulu dipukul rata, ada institusi yang tidak begitu baik, tetapi karena tunjangan kinerjanya harus diberikan, ya dia dapatkan," kata Yuddy.

Menurutnya, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo kali ini, pemberian tunjangan tersebut dilakukan secara sangat selektif. Sementara apabila tidak mengikuti peta jalan reformasi birokrasi, seperti bussiness process yang tidak baik, sumber daya manusia aparatur yang tidak meningkat, masih ada KKN, sudah dipastikan bahwa institusi tersebut tidak akan mendapatkan kenaikan.

"Banyak institusi pemerintah mengajukan tunjangan kinerja, tapi tidak dikabulkan. Walaupun mereka mengatakan self assesment baik, tapi kalau dari hasil pemeriksaan BPKP dan Tim Quality Assurance, tidak bisa naik, kita tidak berani merekomendasikan kepada Presiden," ujarnya.