OSD Wujud Percepatan e-Government

asncpns.com - Pada hari kamis (26/11), layanan berupa Otorisasi Sertifikasi Digital (OSD) dan Peralatan Sandi Karya Mandiri resmi diluncurkan oleh Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Dengan diluncurkannya layanan tersebut, menurut Djoko Setiadi selaku Kepala Lemsaneg menyatakan bahwa layanan tersebut untuk mempercepat implementasi e-government.

OSD merupakan badan hukum yang berfungsi sebagai pihak ketiga terpercaya yang bertugas menanda tangani, menerbitkan, dan memelihara sertifikat elektronik yang diperuntukkan bagi sistem elektronik pemerintahan. OSD tersebut diperuntukkan untuk layanan universal di instansi pemerintah sebagai dukungan percepatan implementasi e-government yang berprinsip pada transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dengan tetap mengedepankan aspek keamanan informasi sebagai salah satu aset strategis nasional.

 Dengan demikian, Lemsaneg juga meluncurkan sertifikat melalui penyelenggaraan Certificate Authority (CA) dengan nomenklatur Otoritas Sertifikat Digital serta peluncuran beberapa produk peralatan sandi karya mandiri Lemsaneg yang merupakan peralatan sandi karya mandiri adalah peralatan sandi yang dikembangkan oleh Lemsaneg untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah dalam mengamankan komunikasi dan informasi sebagai sarana pengamanan informasi di lingkungan instansi pemerintah.

"Tantangannya adalah setiap harinya ada 20 hingga 50 buah website pemerintah yang dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka butuh sertifikat elektronik, untuk menjaga integritas, otentifikasi dan anti sangkal," ujar Djoko.

Ini murupakan dukungan dari Lemsaneg kepada leading sector di bidang e government, dalam hal ini Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). "Perlu komitmen kita bersama untuk mendukung sistem ini, untuk mendukung penyelenggaraan e-goverment," ungkap Djoko.

Sementara itu, Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi, mengatakan bahwa di tengah berjalannya pemerintah dalam berbagai program dan dinamika ekonomi internasional, pemerintah harus bersikap responsif dan cepat beradaptasi. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk segera mewujudkan e-government. "Pemerintah memiliki komitmen dan keinginan yang kuat untuk menjalankan sistem e-government sebagai peta jalan kita," ujar Yuddy.

Namun demikian, implementasi e-government dikatakan Yuddy sudah mulai berjalan sekalipun belum terintegrasi secara nasional. "Tapi di beberapa institusi dan daerah sudah melakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi," katanya.