Itong: Kalau Tidak Ada Honerer, Pemerintahan Tak Akan Berjalan!

asncpns.com -  Riyanto Agung Subekti alias Itong selaku Ketua Tim Investigasi Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) menghimbau bahwa pemerintah untuk tidak memandang sebelah mata para honrer, karena pegawai honorer mendominasi dari seluruh aparatur di instansi pusat dan daerah didominasi honorer dan bahkan jumlahnya hampir sekita 80 persen. "Pemerintah jangan lupa kalau selama ini yang menjalankan tugas PNS itu honorer. Kalau honorer tidak ada, apa bisa jalan fungsi-fungsi pemerintahan," ungkapnya

Itong menambahkan bahwa pemerintah sudah diuntungkan dengan menggunakan tenaga honorer karena bayaran gaji honorer di bawah standar kehidupan layak. "Kami tetap bertahan karena dijanjikan jadi PNS‎. Apa pemerintah berani memberhentikan seluruh honorer? Kami yakin pemerintah tidak akan berani karena pasti menimbulkan guncangan," tambahnya.

Itong meminta pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat tidak hanya menjadikan para honorer sebatas komoditas politil yang bisa digunakan untuk kepentingan golongan tertentu saja, bahkan kepentingan pribadi. Hal tersebut, menurut Itong hanya akan menambah kepedihan para honorer saja karena dijanjikan janji-jani manis yang tidak ada tindak lanjutnya dan terus menggantung nasib para honorer.

Sementara itu,  Titi Purwaningsih selaku Ketua Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I)  menyerukan seluruh honorer untuk terus bergerak. Jangan hanya diam dan pasrah dengan nasib tanpa melakukan sesuatu. "Kami imbau teman-teman K2 jangan cuma diam saja dan meratapi nasib. Perjuangan ini jangan sampai tidak ada artinya, harus kita dobrak pintu penghalangnya," ajak Titi.

Hal ini pun diperkuat oleh Denny Agung Setiawan selaku Sekretaris FHK2I yang meminta para honorer untuk tidak terbuai dengan janji-janji yang baik yang diucapkan eksekutif maupun legislatif. Karena pada intinya keduanya setali tiga uang. "Teman-teman pengurus yang di pusat, satukan misi. Jangan diam saja tanpa berbuat. Ingat, kita perjuangkan kesepakatan yang sudah dibuat pemerintah dan DPR. Jangan sampai lengah," tegasnya.

Baik Titi maupun Denny meminta para korwil/korda FHK2I menyosialisasikan ini kepada anggota, bahwa perjuangan masih berlanjut. Sebab, anggaran K2 ternyata tidak dialokasikan di APBN 2016. "Langkah kita sekarang mendesak DPR dan pemerintah mengalokasikan anggaran K2 serta dibuat payung hukum untuk jalan masuk pengangkatan K2 menjadi CPNS," tandas Denny.