Herman: Menpan Masih Perjuangkan Honorer K2

asncpns.com - Herman Suryatman selaku juru Bicara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) menghimbau para honorer K2 untuk tetap tenang dengan pemberitaan media selama ini karena selama ini salah penafsiran. Menurutnya, Menteri PANRB konsisten memperjuangkan nasib para tenaga honorer K2 tersebut.

"Kami minta para sahabat tenaga honorer K2 tetap tenang dan tidak terprovokasi dinamika pemberitaan di media. Pak Menteri tidak pernah mengatakan ada pembatalan, yang benar adalah saat ini dukungan anggaran belum tersedia. Tentu hal tersebut harus dibicarakan secara intensif dengan DPR karena hak budgeting kan ada di DPR, Pak Menteri konsisten memperjuangkan nasib teman-teman," ungkap Herman.

Menurutnya, Kementerian PANRB telah melakukan rapat maraton dengan lintas instansi untuk membahas tindak lanjut penanganan tenaga honorer K2 sesuai dengan kesepakatan dengan Komisi II DPR. "Sebagai bukti komitmen kami memperhatikan nasib tenaga honorer K2, saat ini sudah tersusun road map penanganan tenaga honorer K2. Bahkan kami sudah melakukan simulasi serta akan segera melaksanakan verifikasi dan validasi yang komprehensif dengan melibatkan BPKP. Persoalannya anggaran kegiatan tersebut, serta untuk penggajiannya nanti apabila dilakukan pengangkatan, tidak teralokasi pada APBN 2016," tambah Herman.

Honorer diminta untuk menanggapi dan melihat permasalahan ini dengan pikiran jernih dan tidak berspekulasi. Karena permasalah tenaga honorer ini benar-benar membutuhkan kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah pusat, Dewan Perwakilan Rakyat maupun pemerintah daerah. Menurut Herman juga, tidak mungkin persoalan tenaga honorer yang pelik dan berlarut-larut ini hanya dibebankan kepada Kementerian PANRB.

"Kita semua harus arif, sembari tetap mengupayakan solusi terbaik. Penanganan tenaga honorer tidak semudah membalikkan telapak tangan. Saya pastikan pak Menteri PANRB sangat empati dan terus memperjuangkan nasib tenaga honorer K2. Tentu dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak lepas dari dukungan institusi lainnya, termasuk DPR dalam hal penganggarannya," tutup Herman.