Satpol PP Cemburu

asncpns.com - Pemerintah yang mengeluarkan kebijakan untuk mengangkat para Guru Honorer dan Bidan PTT untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), ternyat menyebabkan polemik lain bahkan terkesan kecemburuan sosial. Hal ini dirasakan oleh para anggota Satpol Pamong Praja yang merasa di anak tiri-kan.

Sudirman selaku Ketua Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FK-BPPPN) Pemerintah Kabupaten Bateng, yang juga tercatat sebagai anggota Satpol PP Bateng sejak 2005 silam menyatakan bahwa para anggota satpol PP juga perlu diperhatikan adalah nasibnya.

Menurut Sudirman, apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengangkat rekan mereka seperti bidan PTT dan Guru honorer sudah benar. "Kalau mereka bisa, diangkat jadi CPNS, kenapa kami tidak bisa. Apa bedanya, kami juga punya kontribusi, kami ini, ujung tombak, dalam penegakan perda, serta ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat. Kalau istilah Bangkanya kami ini, sebagai umpan peluru pemerintah, saat melakukan penertiban dan penegakan perda," ungkap Sudirman.

Sudirman menjelaskan bahwa satpol PP adalah jabatan fungsional PNS, secara regulasi maupun aturan perundang-undangan, diantaranya adalah UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, UU No 5 tentang ASN yang menjelaskan bahwa Satpol PP tidak bisa masuk kategori pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dan PP 6 tahun 2010 tentang Satpol PP yang menyatakan bahwa syarat menjadi Satpol PP adalah Pegawai Negeri Sipil.

"Dari aturan dan regulasi itu, sudah jelas, Banpol PP harus PNS. Ini, yang membuat pemerintah sendiri, namun kenyataan dilapangan, masih banyak perekrutan Satpol PP hanya bersifat kontrak, dan menyalahi aturan," ungkap Sudirman.