Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) saat menghadiri rapat kerja Komisi II DRP RI Selasa (20/10). "Kami mengusulkan tambahan anggaran 27,49 miliar dari alokasi yang sudah ditetapkan. Dari jumlah tersebut, 16,4 miliar akan kami plotkan untuk penyusunan kebijakan, sosialisasi, verifikasi, supervisi, sampai pelaksanaan seleksi."
Hal tersebut menurut Yuddy telah disampaikan kepada kepada Menteri Keuangan dan juga ke Presiden Joko Widodo. KemenPAN-RB hanya meminta tambahan anggaran Rp 16,4 miliar, BKN meminta lebih banyak yaitu Rp 188 miliar yang digunakan untuk empat tahun. Hanya saja untuk tahun pertama pengangkatan BKN hanya butuh Rp 126 miliar untuk pengangkatan K2 karena butuh gedung baru untuk menyimpan dokumen honorer K2 sebagai arsip. Ini agar dokumen tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
Usulan tambahan anggaran tersebut langsung didukung penuh oleh Komisi II DPR RI. "Kalau namanya untuk honorer K2 kami dukung penuh anggarannya," kata Arteria Dahlan, diamini rekannya Bambang Riyanto, anggota Komisi II DPR RI. Selain itu, Komisi II DPR RI mendesak pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan honorer ini dalam kurun waktu tiga tahun.
Hal ini mengingat pada tahun 2019 merupakan tahun politik karena akan diadakan pemilihan umum, sehingga dikhawatirkan akan ada honorer K2 yang batal diangkat CPNS. "Kejadian tahun-tahun sebelumnya jangan sampai terulang lagi. Jangan sampai honorer K2 jadi korban lagi," ungkap Bambang Riyanto, anggota Komisi II DPR R.
Bambang juga menyatakan bahwa Komisi II telah sepakat bahwa penuntasan honorer K2 harus selesai dalam 3 tahun saja. Meskipun roadmap pemerintah empat tahun, namun DPR akan mendesak dipercepat sebelum 2019. "Kami maunya paling lama tiga tahun. Dananya bisa dicari, yang penting niat pemerintahnya dulu," tegasnya.
0 komentar:
Posting Komentar