Desember Verifikasi Pengangkatan Honorer Harus Selesai!

asncpns.com - Setelah adanya kesepakatan pemerintah dengan Komisi II DPR mengenai perihal pengangkatan tenaga honorer kategori 2 menjadi CPNS, langkah pertama yang harus dilakukan adalah verifikasi data honorer K2 yang jumlahnya bisa mencapai 440 ribu. Karena itu, Kenenterian PANRB mengajak seluruh instansi pemerintah, khususnya pemda untuk secepatnya melakukan verifikasi honorer K2 di masing-masing instansi.

Langkah pertama ini harus dilakukan dengan baik dan benar supaya kejadian pada tes CPNS pada tahun 2013 yaitu terdapatnya honorer bodong tidak terulang. dari sekitar 200 ribu peserta yang lulus, setelah BKN mewajibkan setiap BPPK menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) ada 30 ribu peserta yang bodong. Ada beberapa kepala daerah yang tidak mau menandatangani SPTJM. Hal seperti itu jangan terulang lagi.

Menurut Setiawan Wangsaatmadja selaku Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB, pemerintah tidak mau terjebak dan melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Karena itu, mulai dari perencanaan sampai pengadaan ASN, harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang ASN. "Pemerintah sangat ketat dalam melakukan seleksi " imbuhnya.

Setiawan juga menyatakan bahwa, dari data yang sudah diverifikasi itu, pejabat pembina kepegawaian wajib mengajukan usulan tambahan formasi CPNS. "Tetapi sesuai dengan Undang-Undang No. 5/2014 tentang ASN, usulan itu harus berdasarkan analisis jabatan (Anjab) dan analidis beban kerja (ABK)," ungkapnya saat mewakili Menteri PANRB membuka Rakor Penyusunan Naskah Soal Tes Kompetensi Bidang (TKB) di Makassar, Kamis (17/09).

Ditanya soal dana APBN yang bakal digunakan sebesar Rp 34 triliun per tahun, diasumsikan setiap pegawai golongan II akan dibayar sekitar Rp 4.5 juta per bulan, terdiri dari gaji dan berbagai tunjangan. Selain itu, dalam bekerja jyga membutuhkan anggaran. Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan pentingnya dilakukan seleksi administrasi, tes kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi bidang (TKB). Rakor ini menghadirkan tiga instansi yang sudah menerapkan TKB tertulis dengan Computer Assisted Tes (CAT), yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya.

Acara ini merupakan Rakor Penyusunan Naskah TKB kedua, diikuti sekitar 500 peserta dari Sekda dan Kepala BKD Kabupaten/Kota se Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara. Sebelumnya rakor serupa sudah dilaksanakan untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi. Rakor serupa juga akan digelar dalam waktu dekat di Batam untuk pemda yang belum ikut hari ini.