Sedangkan pekan lalu Yuddy juga melakukan kunjung ke beberapa LSN yaitu Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), Dewan Kelautan Indonesia, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Dirinya mengaku bahwa, safari ini untuk akan memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk membubarkan beberapa LSN, jika LSN tersebut tidak kontributif pencapaian program prioritas pembangunan nasional.
Selain itu, LSN yang fungsinya dianggap sudah dijalankan oleh instansi lain juga akan direkomendasikan untuk dibubarkan. “Penataan LNS merupakan fokus dalam penataan kelembagaan kali ini, khususnya LNS yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden. Kita lihat efektifitasnya, kita ihat mekanisme kerjanya dan kontribusinya terhadap pembangunan nasional,” ungkap Yuddy di Jakarta, Senin (10/08).
Tapi menurutnya, keputusan tetap ada di Presiden. Rekomendasi ini rencananya akan diserahkan kepada Presiden pada akhir Agustus. “Target kita setidak-tidaknya akhir Agustus ini sudah bisa memberikan rekomendasi kepada Presiden, LNS mana saja yang memang tidak perlu dipertahankan, mana yang perlu digabungkan dan mana yang perlu direvitalisasi atau dirampingkan,” tambah Yuddy.
Pertama kali yang dikunjunginya adalah BKTRN disambut oleh Sekretaris Utama Bappenas Imron Bulkin, karena BKTRN berada di bawah naungannya. Dari kantor BKTRN, Yuddy langsung bergegas menuju kantor Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis (KNPZ) dan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang berada di Jl. Abdul Muis. Setelah itu, kujungan diakhiri di kantor KIP berada dalam satu gedung tetapi beda lantai, Menteri Yuddy hanya menanyakan mengenai jumlah pegawai yang bekerja. “Kebanyakan yang bekerja di sini adalah pegawai outsourching,” kata Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono.
0 komentar:
Posting Komentar