Ribuan Guru Honorer Tuntut Perbaikan Nasib!

asncpns.com -  Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar) Garut yang terdiri dari ribuan guru honorer, pada hari senin melakukan demonstrasi dengan menyerbu kantor pemerintahan daerah (Pemda) Kabupaten Garut. Mereka datang dengan membawa aspirasi agar Pemda setempat memperihatikan kesejahteraan guru honorer dan penghasilannya masih dibawa rata-rata dan tidak sebanding dengan tugas yang diemban untuk mencerdaskan bangsa.

Aksi ini diawali dengan berjalan long march sambi meneriakan yel-yel dan menyuarakan kebijakan pemerintah, yang selama ini dianggap mengerdilkan dan mengesampingkan Guru Honorer. “Benar kalau Guru tersebut merupakan pahlawan tanda jasa, yang lebih ironisnya kesejahteraan kami tidak pernah di perhatikan,” ungkap Ketua DPP Fagar Garut, Cecep Kurniadi, disela-sela unjuk rasa.

Ribuan guru honorer ini mendesak pemerintah Garut untuk mengambil kebijakan mengenai permasalahan honorer dan memperhatikan nasib guru honorer. Pemerintah Kabupaten Garut juga didesak untuk segera merevisi Peraturan Daerah (Perda) No 11 Tahun 2011 tentang pendidikan dimana mesti memuat tentang perlindungan kesejahteraan para guru honorer. “Serta mengalokasikan dalam APBD Garut untuk kesejahteraan guru menjadi meningkat, yakni Rp300 ribu setiap bulannya,” tambahnya.

Selain menuntut merevisi Perda dan meningkatkan kesejahteraan Guru Honorer dan Sukwan, pihaknya juga meminta Agar Pemerintah untuk bisa meningkatkan kuota tunjangan khusus guru, melakukan verifikasi data K2 yang belum lulus dalam rangka pemurnian data yang sesuai dengan kenyataan dilapangan.

Kami juga meminta agar Pemerintah untuk segera mengangkat Honorer yang telah terverifikasi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara langsung. Hal itu sesuai dengan surat edaran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013. Dalam surat itu diterangkan bahwa pemerintah daerah mesti mengangkat Guru Honorer dan Sukwan menjadi Guru Tetap.

Rudy Gunawan selaku Bupati Garut menemui para demonstran tersebut dan berjanji akan menyelesaikan permasalahan honorer dan sukwan. Namun dirinya mengaku bahwa hal tersebut harus terlebih dahulu menunggu peraturan pemerintah yang baru.“Kami berjanji akan memperhatikan segala tuntutan mereka, tetapi hal ini juga mesti dibarengi dengan Peraturan Pemerintah yang baru, Pemda Garut tidak bisa mengambil langkah sepihak,” ungkap Rudy dihadapan ribuan masa.