Menpan: Reformasi Birokrasi Bukan Untuk Tunjangan Kinerja!

asncpns.com - Dalam rangka untuk mengevaluasi reformasi birokrasi dilingkungan Kemendikbud, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan melakukan pertemuan. Alasan dibalik evaluasi adalah karena kementerian ini dinilai bisa menjadi center of excelent dari kementerian lainnya.

Dalam pertemuan itu, Yuddy mengingatkan kembali road map reformasi birokrasi. Road map Reformasi Birokrasi ini bisa menentukan outcome yakni semangat untuk melakukan pelayanan, totalitas pengabdian, tanggungjawab, dan loyalitas yang tinggi terhadap tugas dan tanggungjawab, baik itu di tingkat kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah"Bukan semata-mata untuk mendapatkan tunjangan kinerja," ungkap Yuddy, Rabu (26/08)

Pimpinan selaku ujung tombak birokrasi, harus mempunyai niat kuat untuk melaksanakannya. Jika tidak, road map yang dibuat dengan sangat baik tidak akan berjalan dengan sempurna bahkan tidak akan berjalan sama sekali. “Tetapi sekecil apapun konsep yang dibuat, kalau pimpinannya punya niat untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik maka akan berjalan,"ungkap Yuddy.

Menurut Yuddy, tidak mudah untuk menyamakan persepsi 34 kementerian, 49 lembaga, 102 LNS, 34 provinsi, dan 540 an kab/kota utntuk mempunyai semangat yang sama. "Tapi kalau ada road map maka ada panduan ke arah yang sama dan kita bisa jadi motivator. Oleh karena itu, mari maksimalkan hal-hal baik yang sudah dicapai. Wujudkan rata kelola berkelas dunia dimulai dari institusi kita," kata Yuddy.

Sementara itu, M, Yusuf Ateh selaku Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan menyatakan bahwa pertemuan ini untuk melihat di tubuh Kemendikbud sudah melaksanakan reformasi birokrasi. Dia menambahkan, KemenPAN-RB yang mempunyai tugas untuk mengawasi hal tersebut bertugas memberikan masukan jika ada program yang tidak pas dengan reformasi birokrasi. "Intinya sudah reform atau tidak. Tugas kami yaitu memberikan masukan-masukan kalau ada yang tidak pas, bukan menyalahkan tapi agar lebih sesuai," ungkap Ateh.

Evaluasi Kementerian/Lembaga akan dibagi beberapa tahap, untuk tahap pertama akan ada 19 K/L, tahap dua 21 K/L dan sedang berjalan. "Tahap ke tiga di mulai dari Kemendikbud ini akan ada 20 K/L yang kita evaluasi. Nantinya kita akan memberikan masukan-masukan dan juga bekerjasama dengan BPS dan KPK untuk melakukan survei apakah masyarakat puas dengan program-program di kementerian dan lembaga," tambah Ateh.

Dalam pertemuan itu, Mendikbud Anies Baswedan mengungkapkan bahwa ditubuh kementerian yang dipimpinnya ada beberapa terobosan reformasi diantaranya membuka unit layanan terpadu satu pintu, rintisan ujian nasional dengan metode CAT, perampingan struktur organisasi, proses seleksi jabatan pimpinan tinggi, unit khusus pengendalian gratifikasi, program sekolah keluarga TKI, dan program pertumbuhan budi pekerti. "Kita berharap pertemuan awal ini bisa bersama-sama mereview kerja Kemendikbud secara objektif dan membantu meningkatkan kinerja kita," ungkap Anies Baswedan.