Gaji Guru Honorer Lebih Kecil Dari Gaji Penjaga Sekolah

asncpns.com - 30 orang guru honorer kategori 2 (K2) mengadukan nasibnya dengan mendatangi kantor DPRD Sukoharjo. Dengan bermaksud untuk memperjuangkan nasib, mereka datang dengan keluhan mengenai penghasilan bulanan mereka terima sangat kecil, yaitu sekitar Rp 175 ribu per bulan. Gaji ini jauh dibawah pegawai tidak tetap (PTT) penjaga sekolah karena sudah sesuai upah minimum kabupaten (UMK) sebesar Rp 1.223.000 per bulan.

Ketika mereka tiba di DPRD Sukoharjo, mereka langsung ditemui oleh Giyarto selaku Wakil Ketua DPRD Sukoharjo di ruang paripurna. Selain Giyarto yang para honorer ini, juga turut didampingi Ketua Komisi IV DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi didampingi sekretaris Flaviana Sri Tasminah dan anggota Sunarsa, Martono, Hardi, Agus Sumantri dan Moch Samrodin.

Saat audiensi, Hartoyo selaku Ketua Ketua kelompok guru honorer K2 meminta keadilan rendahnya tingkat kesejahteraan karena honor yang diterima sangat rendah. “Para guru honorer K2 ini hanya menerima honor Rp 175 ribu per bulan itupun belum tentu diterima tetap nominalnya bisa berubah kadang Rp 100 ribu per bulan, honor itu kalah karena lebih kecil dibanding seorang penjaga sekolah bisa menerima honor sesuai UMK sebesar Rp 1.223.000 per bulan dan perbedaan honor itu membuat guru cemburu,” ungkapnya.

Mereka pun mempertanyakan aturan perbedaan pemberian honor dengan penjaga sekolah, padahal beban guru honorer lebih berat mengajar 24 jam per minggu dan bertanggung jawab pendidikan siswa. “Sejak kali pertama mengajar 1996 sampai sekarang guru honorer K2 hanya dapat honor Rp 175 ribu, sedangkan seorang penjaga sekolah yang baru bisa langsung dalam honor UMK,” lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Bambang Sutrisno selaku Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sukoharjo mengakui mengenai perbedaan pemberian honorer tersebut sudah dialami guru baik ditingkat SD, SMP, SMA/SMK. Sedangkan, Ketua Komisi IV DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi mengatakan, masalah ini sudah lama terjadi. Bahkan Wawan mengaku saat menjadi anggota DPRD Sukoharjo 2005 lalu sudah menangani masalah ini.