e-Goverment Tahap 2 Korea - Indonesia

asncpns.com - Sebagai tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) mengenai pembentukan Komite Bersama untuk Kerjasama bidang E-Government dan Reformasi Birokrasi antara Menteri PANRB dengan Menteri MOGAHA Republik Korea, yang ditandatangani di Busan, Korea, 11 Desember 2014 lalu, maka kali ini diadakanlah the 2nd Joint Commite on E-Government and Administration Reform yang diselenggarakan di Jakarta.

Acara The 2nd Joint Commite on E-Government and Administration Reform ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI dan Kementerian Administrasi Pemerintahan dan Dalam Negeri Republik Korea (MOGAHA). Dalam forum terdapat kesepatakan untuk memperdalam dan mengembangkan kerjasama di bidang e-government melalui pembentukan dan pengoperasian Pusat Kerjasama e-government (E-GCC).

Harapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan adanya Mou ini adalah bisa dapat memberi hasil-hasil penting dan bermanfaat untuk mendukung agenda reformasi birokrasi di Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien. MoU ke-2 itu mempunyai beberapa tujuan, diantaranya mengkoordinasikan, menjajaki bidang kerjasama baru yang memungkinkan, serta memperluas dan memperdalam hubungan bilateral pada bidang tersebut.

Selain itu, kedua negara bisa berbagi pengalaman khususnya di bidang e-government dan reformasi birokrasi. EGCC juga memungkinkan kedua belah pihak mengembangkan berbagai bentuk kerjasama dalam berbagai hal. Misalnya, e-gov Master plan, pertukaran pengalaman dalam peningkatan kapasitas dan konsultasi dalam perumusan kebijakan di bidang e-gov, dan lain-lain yang dapat memberi manfaat bagi kedua negara.

Menurut Yuddy, Korea telah berhasil dalam melaksanakan reformasi birokrasi yang membuat Korea masuk kedalam kelompok negara-negara maju yaitu Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Namun Indonesia yang saat ini masi tergolong dalam middle income countries, mempunyai impian untuk masuk kedalam kelompok tersebut dan ditargetkan pada tahun 2025. “Melalui kerjasama ini kita berharap pemerintah Indonesia dapat memetik berbagai pelajaran penting dari pengalaman Pemerintah Korea dalam melaksanakan reformasi birokrasi,” tutur Yuddy.