Marjani selaku Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Penajam Paser Utara, menyatakan bahwa manajemen pengelolaan sekolah oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kedepannya hanya akan menanggung gaji dan tunjangan guru Pegawai Negeri Sipil saja.
Marjani juga menjelaskan bahwa guru honorer dan tenaga administrasi non-PNS di tingkat pendidikan menengah atas, masih dibebankan kepada pemerintah kabupaten/kota. "Berdasarkan informasi Pemprov Kaltim hanya akan mengambil alih guru dan tenaga administrasi PNS, sedangkan guru honorer dan tenaga administrasi non-PNS di tingkat pendidikan menengah atas, masih dibebankan kepada pemerintah kabupaten/kota," ungkapnya di Samarinda, Selasa (18/8/2015).
Dengan demikian, hal ini menjadi dampak negatif bagi para guru honorer karena Pemerintah Provinsi hanya akan menanggung tenaga pendidik dan tenaga administrasi PNS saja. Jika hal ini tidak segera ditindaklanjuti maka hal ini akan menjadi polemik karena sebanyak 265 orang guru maupun tenaga administrasi nonPNS di Kabupaten Penajam Paser Utara akan terancam kehilangan pekerjaannya.
Selain beralihnya manajemen pengelolaan SMA/SMK dan Madrasah Aliyah ini, beberapa aset pendidikan yaitu tujuh unit gedung SMA serta delapan unit gedung SMK kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu juga, sebanyak 30 orang tenaga pendidik yang dambil alih oleh Pemprov Kalimantan Timur.
“Tujuh bangunan SMA dan enam SMK akan diambil alih pemerintah provinsi termasuk guru PNS berjumlah sebanyak 308 orang, tetapi nasib guru nonPNS sekira 265 orang akan kehilangan pekerjaan dan belum ada kejelasannya,” pungkas Marjani.
0 komentar:
Posting Komentar