Undangan Bodong KemenPAN Beredar Lagi

asncpns.com - Suwardi selaku Kepala Bagian Komunikasi Publik Kementerian PANRB menghibau kepada seluruh para pejabat humas pemerintah daerah untuk segera melakukan cross check apabila mendapatkan undangan bodong workshop kehumasan, karena undangan workshop bodong kembali beredar dan meresahkan pemerintahk daerah karena ditambah dengan permintaan untuk membayar sejumlah uang pendaftaran.

“Kami sudah beberapa kali menerima laporan mengenai adanya undangan bodong seperti ini, dan kali ini akan segera kami laporkan ke pihak berwajib,” ungkap Suwardi, Kamis (08/07).

Kabar mengenai undangan ini terkuak karena Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep yang mengirimkan salinan terkait melalui faksimili. Dalam undangan tersebut tertera bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep diminta untuk kirimkan perwakilan humas untuk menghadiri workshop bertajuk Sinergi Kampanye Gerakan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 Juli 2015.

Kegiatan fiktif tersebut dilaksanakan di Gedung SME Tower Jakarta dan tertera bahwa semua akomodasi dan transportasi ditanggung KemenPAN, namun hanya untuk satu orang saja. Dan jika perwakilah lebih dari satu maka biaya kelebihannya ditanggung dari biaya internal daerah. Dalam undangan tersebut juga dikatakan bahwa undangan ini besifat wajib, dimana Pemda harus melakukan konfirmasi kepada seseorang bernama Hendro Witjaksono yang tertera no ponselnya.

Kop surat bodong tersebut pun tidak tertulis nomor telepon Kementerian PANRB yang biasanya dijadikan no kontak untuk mencari informasi terkait kegiatan kementerian. Selain itu, surat itu ditandatangani oleh tanda tangan Sekretaris Kementerian PANRB yang masih bernama Tasdik Kinanto.

“Jelas ini undangan bodong, dan kami tidak bertanggung jawab atas surat undangan tersebut. Kami juga sampaikan terimakasih kepada Setda Kabupaten Sumenep yang mengkonfirmasikan undangan tersebut kepada kami, dengan harapan bisa mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkas Suwardi.