Tidak Setor Anjab dan ABK, Pemda Tidak Dapat Jatah PNS

asncpns.com - Dengan tegas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi, menyatakan bahwa pemerintah daerah yang belum menyelesaikan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) tidak akan mendapatkan pegawai negeri sipil (PNS) baru untuk pemda tersebut.

Hanya untuk sekedar informasi, Analisis Jabatan (Anjab) adalah proses memperoleh data jabatan untuk kepentingan program kepegawaian di instansi pemerintah. Sedangkan Analisis Beban Kerja (ABK) adalah proses untuk mengetahui jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu.

Yuddy Chrisnandi saat berbuka puasa bersama Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Sabtu (4/7/2015) malam, menegaskan, "Selama itu (Anjab-ABK) belum ada, kita anggap dia (pemda) belum butuh pegawai baru," ungkap Yuddy.

Karena dalam Anjab dan ABK tersebut terdapat desain kelembagaan dan kebutuhan pegawai jabatan fungsional selama lima tahun ke depan yang disusun dan disampaikan oleh instansi pemerintah ataupun pemerintah daerah melalui pejabat pembina kepegawaian (PPK). Sehingga kebutuhan pegawai akan jelas jumlahnya dan tidak menyebabkan bengkaknya belanja rutin pemerintah.

"Jadi, kalau mereka butuh pegawai, sampaikan dong desainnya, ajukan kebutuhannya pegawai apa saja. Misalnya daerah tertentu butuh guru, ya jelaskan guru SD, SMP atau SMA, lalu kalau butuh dokter, jelaskan di puskesmas mana, nanti kita analisis," tambah Yuddy.

Saat ini, Anjab dan ABK dijadikan acuan untuk pengadaan PNS guna menata sistem kepegawaian, guna mendapatkan pegawai pemerintah yang profesional. "Jangan misalnya daerah Banyumas butuh 1.000 pegawai, lalu asal mengajukan dan asal bisa dipertanggungjawabkan jumlahnya saja. Sekarang harus jelas, kebutuhannya apa, dan di mana, kita akan analisis," tambah dia.