Ribuan Honorer Depresi!

asncpns.com - Belum mendapatkannya kejelasan hingga saat ini, membuat ribuan Honorer Kategori dua (K2) menjadi depresi, khususnya honorer K2 yang berada di wilayah cirebon karena hingga saat ini pemerintah belum menyelesaikan masalah honorer K2.

Wardi yang menjabat sebagai koordinator wilayah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Cirebon, menyatakan bahwa, “Jujur saja, seluruh honorer K2 saat ini tengah depresi. Untuk wilayah Cirebon, saya tahu benar mereka sangat galau,” ungkap Wardi, Rabu (29/7).

Menurutnya, ribuan honorer K2 Cirebon menuntut janji Presiden Joko Widodo saat kampanye Pilpres pada 2014 yangberjanji akan mengangkat seluruh honorer K2 menjadi CPNS. “Kami yakin Pak Jokowi masih ingat janji yang sudah diucapkan. Kami masih punya dokumentasi saat Pak Jokowi membawakan orasi menyemangati honorer K2 di Cirebon,” tambah Wardi.

Eardi meminta Jokowi untuk turun tangan menanggulangi masalah K2, karena tanpa campur tangannya, masalah ini tidak akan selesai-selesai. “Pak Menteri PAN-RB hanya sebatas memperjuangkan. Keputusannya ada di tangan Presiden Jokowi. Makanya kami memohon Pak Jokowi menepati janji-janjinya saat kampanye,” tandas Wardi.

Sebelumnya, Forum Honorer Indonesia meminta para kepala daerah untuk menyelesaikan permasalahan honorer di daerahnya sebelum dirinya meletakkan jabatan karena habis masa jabatan maupun tidak terpilih lagi. Hal ini menyeruak ketika menjelang Pilkada serentak tahun 2015 ini. Oleh karena itu, Forum Honorer Indonesia (FHI) mendesak pemerintah pusat memperjelas status tenaga honorer sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun ini.

Ketua Dewan Pembina Forum Honorer Indonesia Pusat, Hasbi menyatakan, para kepala daerah yang akan meninggalkan jabatannya baik itu karena habis masa jabatan maupun tidak terpilih lagi tersebut agar menyelesaikan masalah tenaga honorer dan jangan lari dari tanggung jawab dan menyerahkan kepada kepala daerah baru.

“Pemerintah pusat atau daerah jangan mengambangkan status dan nasib honorer karena ini menyangkut masa depan dan karier seseorang. Apalagi beberapa daerah sebentar lagi akan melaksanakan pilkada serentak 2015, jadi bagi kepala daerah yang akan mengikuti pilkada agar segera menyelesaikan permasalahan tenaga honorer,” ungkap Hasbi, Minggu (26/07/2015).