Predikat WTP BPK Jadi Idaman Setiap Daerah!

asncpns.com - Pemerintah Kabupaten Purwakarta masih mendambakan Predikat penilaian Wajar Tanpa Kecuali dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jabar. Karena saat ini dengan Pemerintah Purwakarta hanya mendapatkan penilaian dengan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas penggunaan Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Purwakarta 2014.

Dedi Mulyadi selaku Bupati Purwakarta mengaku bahwa dirinya kurang memaksimalkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), kinerja PNS-nya kurang maksimal. "Mengandalkan para PNS hasilnya kurang maksimal, makanya nanti di APBD Purwakarta 2015 perubahan, kami akan menunjuk jasa konsultan," ujarnya di Purwakarta, Minggu (26/7/2015).

Dedi mengungkapkan bahwa, melibatkan penunjukkan konsultan tersebut untuk menghitung piutang Pemkab Purwakarta yang termasuk ke dalam aset daerah. Piutang-piutang tersebut antara lain terkait pengelolaan STS Sadang dan Pasar Simpang. Menurutnya masalah aset daerah ini adalah penyebab Kabupaten Purwakarta kesulitan meraih WTP dari BPK. "Mudah-mudahan, mimpi untuk meraih predikat WTP bisa segera teralisasi," ujar Dedi.

Sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, patut berbangga hati karena Kabupaten Bolsel telah mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah bertahun-tahun meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal positif ini disampaikan oleh Bupati Bolsel, Herson Mayulu pada rangkaian perayaan HUT ke-7 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) berlangsung Rabu (22/7).

Dalam kesempatan itu pula, Herson Mayulu meminta kepada seluruh peserta perayaan yang hadir untuk berterima kasih kepada tokoh pendiri Bolsel apalagi yang telah tiada yaitu almarhum Haji Syamsudin Kudji Moha dan Haji AE Mohune dan meminta untuk di doakan. "Semoga nilai ibadah mereka diterima Allah SWT. Semoga kuburan mereka dilapangkan, diterangi cahaya, juga dihindarkan dari fitnah dan siksa kubur," katanya.