asncpns.com - Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan dalam merubah sistem pemerintahan dan sistem birokrasi yang sudah ada, dikarenakan sistem birokrasi Indonesia yang kompleks. Kultur birokrasi yang tidak berintegritas, dan masih banyak sumber daya manusia yang tak berkompeten, peraturan yang tumpang tindih ditambah penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme yang membuat pelayanan publik yang tak responsif dan tak akuntabel.
Untuk beberapa waktu lalu, Indonesia mengadakan kerja sama dengan Korea Selatan dalam bidang e-government. Korea Selatan dinilai lebih unggul dalam penerapan e-government, mereka berhasil menyelenggarakan pemerintahan yang mampu berdampingan dengan teknologi yang memudahkan pelayan publik. Korea Selatan juga dinilai mendapat pengakuan PBB sebagai sistem birokrasi pemerintahan terbaik di dunia.
Namun nampaknya Pemerintah tidak mau hanya puas dengan kerjasama dengan Korea Selatan saja. Kali ini Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI melakukan kerja sama dengan Ministry for Communications and Information (Kementerian Komunikasi dan Informasi) dalam bidang e-government di Singapura, Selasa (28/07). Singapura dipilih karena diakui mempunyai sistem terbaik peringkat ke-3 di dunia.
Penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) mengenai e-government tersebut ditandatangani oleh MenPAN-RB RI Yuddy Chrisnandi dan Minister for Communications and Information Yacoob Ibrahim, yang disaksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan PM Singapura Lee Hsien Loong.
Pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi menyatakan bahwa, Indonesia ingin menarik investor Singapura sebanyak-banyaknya, oleh karena itu kita harus mengembangkan e-government agar mempermudah pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada investor terutama investor Singapura. Sementara itu, PM Singapura Lee Hsien Loong mengaku bahagia bisa kerja sama dan berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam tata kelola pemerintahan khususnya dalam pengembangan e-government karena Indonesia adalah negara sahabat.
MenPAN-RB Yuddy mengaku bahwa MoU ini sangat penting bagi kedua negara karena kedua negara saling menyadari manfaat dan pentingnya kerja sama ini, khususnya yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, salah satunya adalah e-government dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan. “Saya yakin MoU ini akan berdampak besar pada peningkatan wawasan dan perspektif dalam membangun inovasi pemerintahan berbasis informasi dan teknologi. Nantinya akan mengarah pada perbaikan tata kelola pemerintahan dan suksesnya agenda reformasi birokrasi,” ungkapnya.
Penandatangan MoU ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Menteri PANRB ke Singapura pada 25 – 27 Januari 2015.
Rabu, 29 Juli 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar