Pelanggar HAM Urutan Ke-3 adalah PNS

asncpns.com -  Pada hari senin kemarin (29/6), bertempat di Gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), menandatangani Memorandum of Understanding atau nota kesepahaman mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam bidang pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM.

Dalam acara tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima data dari Komnas HAM, yang menyatakan adanya keterlibatan jajaran pamong negara, dalam hal ini pegawai negeri sipil (PNS), dalam beberapa kasus pelanggaran HAM.

Dalam kesempatan itu pula dirinya menghimbau agar hal-hal semacam itu jangan sampai terjadi lagi. "Kita akan fokus membangun kerjasama dengan Komnas HAM. Data yang kami terima dari mereka, disebutkan bahwa pelanggar HAM dalam urutan nomor 3 di negara kita, ternyata adalah PNS," ungkap Tjahjo.

Dirinya juga telah menghimbau kepada rektor IPDN agar bisa menekan dan menangani indikasi ini dengan baik pada CPNS yang ada disana agar tidak ada lagi gejala-gejala pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini sering terjadi.

Kemendagri yang merupakan strata tertinggi dan pusat dari seluruh pemerintahan di daerah harus bisa dalam upaya mengakomodir penyelesaian masalah HAM di daerah, yang tentu saja akan dikoordinasikan dengan pihak Komnas HAM tersebut.

Tjahjo selaku pemegang kursi kepemimpinan strata tertinggi, menekankan kepada seluruh jajaran pemerintahan daerah, terutama bagi para Sekretaris Daerah, supaya berperan aktif dalam penelusuran dan penyelesaian sejumlah masalah HAM yang terjadi di wilayahnya.

"Kemendagri adalah poros pemerintahan, dari Presiden sampai RT/RW, tegak lurus. Setiap keputusan wajib dilaksanakan jajaran pemerintah ke bawah. Menggerakkan, mengorganisir, itu harus ada penjabaran yang baik, sesuai janji kampanye Pemprov oleh Gubernur, Bupati atau Walikota yang terpilih," tutup Tjahjo.