Surat Edaran bernomor B/2355/M.PANRB/07/2015 tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kepala Polri, Jaksa Agung, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, sekretaris jenderal lembaga negara, pimpinan sekretariat lembaga non-struktural, gubernur, bupati, dan wali kota. Surat ini berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014.
Dijelaskan bahwa PNS dilarang untuk menjadi anggota ataupun pengurus partai politik tertentu. Selain itu PNS dilarang untuk mendukung calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Jika terbukti akan mendapatkan sanksi berat. "PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik akan dijatuhi hukuman berupa diberhentikan dengan tidak hormat," dikutip dari laman Setkab.go.id pada Sabtu, 25 Juli 2015.
Pemimpin Instansi diminta untuk mengawasi PNS masing-masing di instansi yang mereka pimpin. "Jika ada yang melakukan pelanggaran, langsung dicatat dalam berita acara," ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Herman Suryatman.
Herman juga menjelaskan bahwa dalam surat tersebut tertera dilarang untuk menggunakan aset negara dipergunakan untuk kampanye seperti kendaraan dinas, ruang rapat, dan perlengkapan kantor.
Selama masa kampanye, PSN juga dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. PNS juga dilarang untuk mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
“Larangan ini meliputi kegiatan pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat,” ujar Herman.
0 komentar:
Posting Komentar