Demi Menjadi Kepala Daerah, PNS Rela Mengundurkan Diri

asncpns.com - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan serentak, banyak para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajukan pengunduran diri. Pengunduran diri ini sebagai syarat untuk menjadi calon kepala daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang diputuskan Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 menjelaskan bahwa dalam Pemilihan Kepala Daerah, para bakal calon kepala daerah harus mengundurkan diri dari status PNS. Kewajiban mengundurkan diri ini bukan hanya berlakuk bagi PNS atau pun anggota legislatif, tapi juga berlaku untuk penyelenggara negara yang lain, seperti anggota TNI/Polri mau pun pejabat dan pegawai BUMN/BUMD.

Di Kota Depok sendiri, para bakal calon Wali Kota mau pun Wakil Wali Kota Depok yang berstatus PNS mau pun anggota legislatif menyatakan telah mengajukan pengunduran diri dari kedua posisi itu.

Contohnya, Idris Abdul Somad yang diusung oleh koalisi partai PKS-Gerindra untuk menjadi bakal calon, menyatakan bahwa dirinya telah mengajukan pengunduran diri sebagai PNS di di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. "Saya sudah mengajukan pengunduran diri sejak beberapa hari lalu dan saat ini sudah mulai diproses," ungkap Wakil Wali Kota petahana ini, saat mendaftarkan diri di KPU Kota Depok, Senin (27/7/2015).

Idris tercatat sebagai dosen di UIN dan masih diembannya sampai sekarang karena belum ada ketentuan untuk mundur menjadi PNS/anggota legislatif jika terpilih sebagai kepala daerah. Idris mengaku keputusannya untuk mengundurkan diri sebagai PNS akan final pada 24 Agustus mendatang setelah KPU menetapkan calon kepala daerah .

Hal serupa sama Idris yang diusung oleh Koalisi Damai (PDIP, PAN, PKB, Nasdem), dan juga Babai Suhaimi yang mengunduran dirinya sebagai anggota DPRD Kota Depok. "Saya sudah mengajukan pengunduran diri. Nanti setelah penetapan KPU, saya resmi bukan anggota Dewan lagi," ujar Babai.