Herman Suryatman selaku Karo Hukum, Komunikasi Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), menyatakan bahwa, "Para pensiun diberikan pensiun bulan ke-13 sebesar pensiun pokok ditambah tunjangan keluarga dan tambahan penghasilan serta tidak dikenakan potongan asuransi kesehatan," ungkap Herman, Kamis (25/6/2015).
Namun jika pencairan gaji ke-13 mengalami kendala di bulan Juli, maka akan dibayarkan bulan selanjutnya. "Nantinya pelaporan atau pertanggungjawaban pembayaran pensiun bulan ke-13 dibuat terpisah dengan pertanggungjawaban pembayaran pensiun bulanan," tambahnya.
Beberapa waktu lalu juga Herman Suryatman menjelasakan bahwa, saat ini pihaknya telah menerima dua salinan dokumen tersebut dari istana.Herman juga menyatakan bahwa, paling lambat para PNS diseluruh Indonesia bisa menikmati gaji 13 dan rapelan kenaikan gaji ini paling lambat pada bulan Juli. "Paling lambat pekan pertama Juli bisa cair," ungkapnya.
Salinan PP yang diterima dari istana tersebut antara lain, PP Nomor 28 Tahun 2015 berisi mengenai hal Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan ke-13 kepada PNS, anggota TNI/Polri, pejabat negara, serta penerima pensiun/tunjangan. Dan PP Nomor 30 Tahun 2015 mengenai tentang Perubahan ke-17 atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.
Herman lebih lanjut menjelaskan bahwa bukan hanya PNS dan TNI/Polri yang akan menikmati gaji ke 13 ini, tapi para pejabat negara seperti presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua dan anggota MPR, DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, KPK, hingga gubernur dan wakil gubernur serta bupati/walikota dan wakilnya juga akan menerima gaji ke 13 ini.
0 komentar:
Posting Komentar