Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menyatakan bahwa, "Mulai bulan Juli tidak ada lagi yang namanya TKD statis maupun TKD dinamis. Keduanya akan digabungkan menjadi TKD saja," ungkap pria yang sering dipanggil di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (19/6/2015).
Nantinya, pemberian TKD akan disesuaikan dengan kinerja PNS DKI dan langsung akan diawasi oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Jadi nantinya PNS DKI wajib melaporkan pekerjaan PNS DKI tersebut yang telah diselesaikannya dengan mengisi lembar isian kinerja elektronik atau e-kinerja.
"Saya sudah instruksikan Inspektorat untuk mengawasi dan diperiksa lagi hasil kerja PNS. Lembar isian kinerja elektronik harus sesuai dengan hasil pekerjaannya," tambah Basuki.
E-kinerja ini untuk mencegah PNS DKI yang berlaku curang dalam penerimaan TKD Dinamis, karena ditemukan PNS malas tapi mendapatkan TKD besar. Beberapa waktu lalu hal ini sampai ke telinga Gubernur DKI Jakarta. Ahok mengancam para PNS maupun pihak terkait yang dalam kecurangan ini akan dilakukan tindakan sanksi, karena akan gampang terdeteksi.
Seperti kita ketahui bahwa selama ini PNS DKI mendapat TKD dinamis dan statis atas kinerja pekerjaan yang telah mereka kerjakan kinerja yang sudah mereka lakukan. Sedangkan untuk besar jumlah TKD yang didapatkan PNS sangat bergantung kinerja PNS dan jumlahnya bisa berubah.
Dengan begitu, PNS yang mempunyai jabatan semakin tinggi atau kinerja semakin baik, maka TKD Dinamis yang didapatkan semakin tinggi pula. Namun untuk besarannya maksimal 1 kali TKD statis. Sedangakan untuk TKD statis, besarannya tetap tergantung jabatan dan golongan.
Kebijakan yang akan mulai berlaku bulan juni ini, secara otomatis mengubah Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2014 tentang Pemberian TKD. "Kami harap diberlakukannya pola pemberian TKD yang baru, kinerja PNS DKI meningkat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus ...){kind=link}
0 komentar:
Posting Komentar