Tunjangan Kinerja K/L Naik?

asncpns.com -  Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi tolak ukur dalam pemberian tunjangan kinerja, jadi semakin baik kinerja PNS tersebut, maka PNS tunjangan kinerja yang didapat akan semakin besar, begitupun sebaliknya. Jika kinerjanya buruk maka tunjangan yang didapat akan kecil jumlahnya. Selain itu, tunjangan kinerja PNS juga dipengaruhi oleh seberapa berhasilnya tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi atau lembaga tempat bernaung PNS tersebut.

Pencapaian reformasi di instansi diperoleh dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, sehingga nantinya bisa diketahui apakah lembaga/instansi tersebut diberikan penambahan atau pengurangan (punishment) tunjangan kinerja tersebut.

Permenpan no 14 Tahun 2014 yang menggantikan Permenpan No 1 Tahun 2012 serta Permenpan No 31 Tahun 2012, terdapat Sistem Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen tolak ukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri. Sistem ini sudah diterapkan sejak tahun 2012 dan dilaksanakan secara online. Sistem penilaian ini meliputi:

• Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan internal instansi pemerintah.
• Penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan sampai dengan saat terakhir pembahasan hasil penilaian.

Credit Image: Setagu.net

Komponen pengungkit (proses) dan sasaran reformasi birokrasi yang disusun berdasarkan program/kebijakan reformasi birokrasi dijadikan pedoman dalam Model Penilaian Reformasi Birokrasi. Dalam komponen pengungkit (proses) dan sasaran reformasi birokrasi terdapat indikator penilaian yang bersumber kepada reformasi birokrasi.

Nantinya hasil penilaian mandiri tersebut akan diverifikasi dan validasi secara eksternal oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang nantinya bisa dibantu oleh BPKP Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Provinsi.

Anggaran tunjangan kinerja suatu Kementrian atau Lembaga harus melewati persetujuan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) yang diketui olehWakil Presiden, selanjutnya Kementrian Keuangan akan mengkajinya. Setelah mengkajinya Kemenkeu akan mengajukannya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang nantinya akan dibahas oleh Badan Anggaran DPR ataupun Komisi terkait. Jika K/L memerlukan pagu tunjangan kinerja, maka diwajibkan melalui persetujuan Bandan Anggaran DPR. Namun jika tidak, maka memerlukan realokasi anggaran yang harus lewat restu Komisi DPR terkait.

Di istana Wakil Presiden pada 16 April 2015, diselenggarakan pertemuan pembahasan Permohonan Peningkatan unjangan Kinerja dan Pemberian Tunjangan Kinerja dengan hasil penyesuaian tunjangan kinerja sebesar maksimal 60 persen - 70 persen dari besaran tunjangan Kemenkeu untuk 19 instansi pemerintah, sedangkan 4 instansi lain mendapatkan 40 persen. Kenaikan ini tentu saja melalui tahapan evaluasi yang terdapat peningkatan kualitas penerapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang meliputi penerapan manajemen SDM Aparatur, penguatan akuntabilas dan pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.Hasil Evaluasi selengkapnya sebagai berikut:

No	Kementerian / Lembaga	Nilai
1	Kemenko Pohukam	61,28
2	Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	60,47
3	Kementerian Perdagangan	69,98
4	Kementerian Perindustrian	66,55
5		70,51
6	Kementerian BUMN	65,56
7	Kementerian Perhubungan	70,34
8	Kementerian Kesehatan	72,07
9	Kementerian ESDM	70,24
10	Kementerian Pertanian	71,88
11	TNI	65,40
12	POLRI	67,23
13	ANRI	66,49
14	BATAN	67,31
15	BPS	70,34
16	BKN	61,02
17	BMKG	63,87
18	LAN	69,76
19	LIPI	66,75

19 Kementerian dan Lembaga di atas telah direkomendasikan oleh KemenPAN-RB kepada Kemenkeu supaya besaran tunjangan kinerja dapat ditingkatkan sesuai dengan capaian kementerian atau Lembaga tersebut.  Formula dalam menentukan besaran tunjangan kinerja adalah:

Nilai Hasi Evaluasi	besaran Tunjangan Kinerja Maksimal	Keterangan
55,01 - 65,00	60%	Besaran tunjangan kinerja tetap mempehatikan ketersediaan anggaran yang ada
56,01 - 75,00	70%

Jika dilihat dari formula tersebut, maka tunjangan ini tetap mengacu kepada tersediannya anggaran. Terutama anggaran yang berasal dari penghematan dan efisiensi yang selama ini dilakukan pemerintah.